JAYAPURA (KT) – Kepolisian Daerah (Polda) Papua akan mengambil langkah cepat untuk mengimplementasikan kebijakan presiden dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut juga di tekankan Kapolri Listyo Sigit Prabowo
Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, mengatakan penanganan Covid-19 merupakan agenda prioritas dari pemerintah.
Untuk itu, pihaknya akan membangun komunikasi bersama Wakapolda serta Pejabat Utama (PJU) Polda Papua terkait kebijakan tersebut.
“Saya yakin bahwa nanti didukung para PJU semua program prioritas Pemerintah pusat maupun pimpinan Polri akan secepatnya kami implementasikan di tanah Papua,” ujar Kapolda usai upacara farewell parade Kapolda lama di Mapolda Papua, Senin (8/3).
Ketika disinggung terkait penanganan konflik di beberapa daerah di Papua, Kapolda menegaskan tetap melakukan pendekatan kesejahteraan diutamakan.
Apalagi kata Fakhiri, wakapolda Papua yang baru, Brigjen Eko Rudi Sudarto, pernah menjalani tugas di Satgas binmas noken, sehingga akan berkolaborasi dengan satgas Nemangkawi yang ditugaskan pimpinan Polri melakukan langkah – langkah penegakkan hukum terhadap KKB.
“Saya waktu menjabat Wakapolda Papua sudah ditegaskan bahwa langkah penegakkan hukum secara tegas kami lakukan, kita tidak akan mundur selangkah pun tetapi tentunya dengan cara – cara yang shof,” katanya.
Selain itu, terkait persoalan dana Otonomi Khusus (Otsus) Kapolda mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Papua meminta Kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan dugaan penyalahgunan dana otonomi khusus Papua sebesar Rp. 1,8 Triliun.
Dikatakan Fakhiri, pihaknya akan membangun komunikasi kerjasama dengan pemerintah. Menurutnya, ketika penegakkan hukum berjalan jangan sampai membuat aktifitas di pemerintahan diam ditempat, tetapi kepolisian akan mengambil langkah tegas apabila ada oknum yang berkepentingan dengan roda pemerintah yang coba–coba menyalahgunakan anggaran di Papua,
“Kami akan tegakkan hukum tanpa ragu – ragu,” singkat Kapolda.
“Saya Kapolda baru akan membangun komunikasi supaya bisa sejalan sinergi dalam membangun tanah Papua bukan melakukan korupsi karena kita diperintah untuk mendorong dan menjaga itu,” katanya menambahkan. (Ard)
