JAYAPURA (KT) – Sebanyak 3.917 pasangan suami (Pasutri) telah mengikuti pernikahan Pencatatan Sipil secara gratis yang difasilitasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Jayapura selama masa kepemimpinan wali kota, Benhur Tomi Mano.
Demikian disampaikan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Jayapura, Andi Rahmiwati usai acara pencatatan perkawinan massal, di kantor wali kota Jayapura, Sabtu (10/4/2021).
“Selama kepemipinan bapak Benhur Tomi Mano, kami sudah lakukan nikah massal bagi 3.917 pasutri, Ini luar biasa, dan kami akan programkan lagi di akhir masa kepemimpinan wali kota Benhur Tomi Mano tahun depan,” katanya.
Jumlah tersebut sudah termasuk 200 pasangan pasutri yang beragama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha yang mengikuti pernikahan pencatatan Sipil massal secara gratis di kantor wali kota Jayapura, Sabtu (10/4).
Andi Rahmiwati mengatakan, sebenarnya ada 234 pasangan yang ikut pernikahan massal, namun 9 pasangan sudah dilaksanakan pada 20 Maret dan 15 pasangan lainnya dilakukan 8 April 2021 saat kunjungan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango ke kota Jayapura.
” jadi hari ini ada 200 pasangan yang ikut nikah pencatatan perkawinan massal,” ucap Andi Rahmiwati.
Ia menerangkan, sesuai DPA Dispendukcapil kota Jayapura, hanya 100 pasangan yang diprogramkan, akan tetapi kata Andi, antusias masyarakat untuk nikah massal cukup tinggi sehingga semua pasangan yang terdaftar diakomodir.
“Untuk pernikahan massal kali ini pasangan tertua di usia 69 tahun sementara yang termuda berusia 30 tahun dan rata-rata berada pada 45 tahun,” jelasnya.
Dispendukcapil kota Jayapura, kata Andi sejak kepemimpinan wali kota, Benhur Tomi Mano dari periode pertama hingga periode kedua saat ini jumlah pasangan suami istri yang telah mengikuti pernikahan massal sebanyak 3.917 pasangan.
“Ini luar biasa, dan kami akan programkan lagi di akhir masa kepemimpinan wali kota Benhur Tomi Mano tahun depan,” katanya.
Sebelumnya wali kota Jayapura, Benhur Tomi Mano dalam sambutannya mengatakan, 200 pasangan suami istri sudah tercatat secara resmi oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
“Kami pemerintah hanya mencatatnya dan berikan akta pernikahan pencatatan sipil, Kartu Keluarga, KTP, Kartu Identitas Anak (KIA) dan itu semua gratis,” katanya.
Benhur berharap, program pencatatan perkawinan massal yang di programkan diapendukcapil bisa terus berlanjut di masa kepemimpinan orang lain.
“Semoga siapa yang nanti ganti saya sebagai wali kota bisa melanjutkan program nikah massal,” pinta BTM sapaan akrabnya. (Ard).
