Jayapura (KT) – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah melakukan penandatangan kesepakatan bersama Tapal Batas wilayah Kabupaten Jayawijaya dengan beberapa Kabupaten Pemekaran yang ada di Wilayah Lapago.
Penandatangan itu dilakukan di Jayapura, Rabu (22/9/2021), oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Mamberamo tengah, Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Jayawijaya yang diwakili langsung oleh Wakil Bupati Jayawijaya.
“Hari ini kami sudah bahas dengan orang Kementerian dan juga orang provinsi dan mengambil sejumlah kesepakatan, dan dengan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Jayawijaya,” kata Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Marthin Yogobi, SH, M.Hum di Jayapura.
Menurut Wakil Bupati, Kabupaten pemekaran yang berbatasan langsung dengan Jayawijaya diantaranya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo dan juga Lanny Jaya, yang direncanakan akan disepakati pada hari kami.
Wakil Bupati menyebutkan, pertemuan yang dilakukan di Jayapura, merupakan pertemuan ketiga, sehingga pertemuan saat ini hanya memberikan penegasan terkait batas wilayah Kabupaten.
Selanjutnya, pihak kementerian akan melanjutkan hal ini untuk dibuat dan dikemas dalam satu surat keputusan resmi atau peraturan menteri dalam negei dalam rangka menetapkan batas wilayah.
Terkait batas wilayah itu, Wakil Bupati Jayawijaya menyebutkan, sudah ada titik-titik korditat batas wilayah, diantaranya dengan Kabupaten Mamberamo Tengah sudah ada 24 titik kordinat batas Wilayah, sedangkan dengan Kabupaten Yalimo, ada 10 kordinat titik batas wilayah.
“Hari ini kami sudah menandatangani itu dengan 3 Kabupaten, Jayawijaya, Yalimo dan Mamberamo tengah sudah final, tinggal besok dengan Lanny Jaya,” kata Wakil Bupati Jayawijaya.
Sekda Kabupaten Mamberamo Tengah, Mesir Jikwa, S.AP menyebutkan, soal tapal batas wilayah antara Kabupaten Mamberamo Tengah dan Jayawijaya sudah selesai dan berjalan lancar, melalui penandatangan bersama kesepakatan bersama di Jayapura.
“Kami sudah melakukan penandatangan, maka Mamteng dan Jayawijaya sudha aman dan tidak ada masalah karena ada dasar hukum yang kuat,” kata Sekda Mamteng.
Sementara itu, Staf Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Hanafi menyebutkan, setelah dilakukan penandatangan kesepakatan bersama ini, akan segera dibuat dan ditetapkan dalam satu Permendagri.
“Akan kita tindaklanjuti penetapan Permendagri,” ungkap Hanafi.(NP)
