Wamena (KT) – Ribuan masyarakat Lapago yang barasal dari 9 Kabupaten yang ada di Wilayah Lapago melakukan aksi Demo Damai penolakan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Pegunungan Tengah (Peguteng), yang dipusatkan di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya, Kamis (10/3/2022).
Aksi tolak DOB Peguteng itu diterima oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, juga di dampingi langsung oleh Kapolres Jayawijaya yang ikut juga menghadiri aksi Demo Damai tersebut.
Koordintor Aksi Tolak DOB Peguteng, Dano Tabuni menjelaskan menyebutkan, aksi yang dilakukan merupakan aksi awal seluruh masyarakat Lapago untuk menolak Pemekaran Provinsi di Wilayah Peguteng, dan melalui aspirasi yang telah diserahkan kepada DPRD Jayawijaya, akan dikawal langsung oleh masyarakat Lapago
Ditegskan, jika pertemuan 9 Bupati tetap dilakukan di Jakarta, maka aksi susulan akan dilakukan dengan melibatkan massa aksi yang lebih besar, karena pada dasarnya masyarakat Lapago dengan tegas menolak adanya Pemekaran Provinsi Peguteng di Wilayah Lapago, karena hadirnya pemekaran akan membunuh maasyarakat asli Papua.
Dalam aksi itu, Masyarakat lapago melalui Koordinator Aksi Tolak DOB Peguteng membacakan dengan tegas 8 pernyataan Sikap Masyarakat Lapago, diantaranya menolak dengan tegas DOB di Wilayah Lapago, mengurutuk keras elit Politik Bupati Se-Pegunungan Tengah Papua, diantaranya Bupati Jayawijaya, Bupati Lanny Jaya, Bupati Tolikara, Bupati Yalimo, Bupati Yahukimo, Bupati Pncak Jaya, Bupati Nduga, Bupati Pegunungan Bintang, Bupati Mamberamo Tengah.
Selain itu, pemekaran bukan hal yang mendesak, karena orang Ppaua butuh Hidup damai di negerinya jadi Hendtikan pemekaran, karena jika pusat tidak mengindahkan tuntutan rakyat Papua untuk hentikan pemekaran, maka kami rakyat Papua akan menutup semua aktivitas kantor pemerintahan di seluruh wilayah Lapago.
Dalam pernyataan itu, masyarakat Lapago menyampaikan bahwa, pemekaran tidak bisa dibahas secara sepihak seperti kebijakan otsus, karena di Papua ada masyarakat, sehingga masyarakat Papua perlu dihargai dan hentikan dengan semena-mena kebijakan yang merugikan masyarakat Lapago.
Selain itu, masyarakatPapua butuh penyelesaian HAM, bukannya pemekaran, karena dengan Pemekaran akan berdampak pada pembunuhan orang Papua, selain itu dengan pemekaran banyak menimbulkan konflik, sehingga pemerintah di minta untuk benahi sistim pemerintahan yang sedang berjalan, bukan meminta pemekaran.
Dalam aksi itu, masyarakat Lapago meminta agar Indonesia membuka akses untuk Dewan HAM PBB berkunjung ke West Papua, karena masyarakat Papua siap menyambut Kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.
Setelah menyampaikan aspirasinya, masyarakat Lapago membubarkan diri dengan aman dan tertib dari Halaman Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya.
Sementara itu, Anggota DPRD Jayawijaya, Yustinus Asso usai menerima aspirasi penolakan DOB Provinsi Pegunungan Tengah menyebutkan, DPRD Jayawijaya siap mengawal aspirasi masyarakat Lapago hingga sampai Jakarta.(NP)
