Wamena, (KT) – Koordinator aksi Penolakan Daerah otonom Baru (DOB) Pemekaran Provinsi Pegunungan Tengah (Peguteng) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga Bupati Se-Lapago untuk membuat surat pernyataan Resmi menolak Pemekaran DOB.
“Kami Apresiasi karena Bupati Jayawijaya tidak hadir di Kementerian Dalam Negeri, tetapi yang kami mau, pernyataan Bupati dan DPRD menolak DOB itu tertulis, sehingga secara hukum dapat dipertangungjawabkan,” kata salah satu Koordinator aksi perempuan, Iche Murib, Jumat (11/3/2022) di halaman Gedung DPRD Jayawijaya.
Menurutnya, masyarakat telah memiliki surat penolakan DOB, sehingga sudah seharusnya DPRD dan Bupati Se-Lapago membuat surat tertulis penolakan DOB.
Koordintor Aksi Tolak DOB Peguteng, Dano Tabuni menjelaskan, apa yang telah dilakukan oleh DPRD Jayawijaya, dengan membuat beberapa rekomendasi, merupakan harapan dari masyarakat Papua yang ada di Wilayah Lapago.
“Rakyat ingin perwakilannya di DPRD dan Bupai harus menyikapi dan apa yang dibuthkan masyarakat,” kata Dano.
Dano menyebutkan, Pemekaran DOB bukan kebutuhan masyarakat Lapago, namun kebutuhan yang dinginkan masyarakat Lapago ialah, pemerintah harus membuka Akses untuk Dewan Ham PBB ke West Papua, karena pelanggaran HAM di Papua sejak 1969 hingga saat ini terus terjadi.
Menurutnya, apa yang dilakukan DPRD Jayawijaya merupakan langkah bersama menolak Pemekaran DOB di Lapago.
Sementara itu, Koordinator Aksi lainnya, Kaitanus Ikinia menyebutkan, apa yang sudah dilakukan DPRD Jayawijaya akan dikawal oleh masyarakat Lapago.
“Kami sudah sampaikan aspirasi dan kami anggap bahwa pernyataan DPRD Jayawijaya adalah pernyataan seluruh DPRD yang ada di Wilayah Lapago,” kata Kaitanus.
Hal itu karena, Kabupaten Jayawijaya merupakan Kabupaten Induk, sehingga pernyataan yang sudah disampaikan merupakan pernyataan DPRD Se-Lapago.(NP)
