Pemerintah Pusat Jangan Asal Bicara, Harus Lihat dan Dengar Aspirasi Rakyat Papua

Jayapura (KT) – Ketua Pemuda Baptis West Papua dan juga anggota Forum Pemuda Kristen Di Tanah Papua, Sepi Wanimbo, minta kepada pemerintah pusat untuk jangan asal Bicara, namun harus melihat dan mendengar aspirasi rakyat Papua di Tanah Papua soal penolakan Daerah Otonom Baru, DOB. di tanah Papua.

“Mengapa itu kita lihat hari ini semua kabupaten dan kota Provinsi Papua dan Papua Barat 99% tolak namanya Daerah Otonom Baru, DOB. Sehingga pemerintah pusat jangan paksakan untuk tetapkan lalu menerimanya,” sebut Sepi Wanimbo melalui rilisnya, Sabtu (30/4/2022).

Menurutnya, sementara rakyat Papua sendiri menolak, lalu kenapa Pemerintah Pusat memaksakan terus untuk memekarkan wilayah baru.

“Saya percaya masalah – demi masalah akan terus meningkat dan rakyat asli Papua maupun Non – Papua yang ada di tanah Papua akan terus korban, Negara mau tumbalkan siapa untuk loloskan kepentingan Negara” tanya Sepi.

Sikap rakyat Papua sudah jelas lalu mengatasnamakan rakyat Papua elit politik Papua, kepala – kepala suku, tokoh pemuda dan lain – lain memaksa pemerintah harus mekarkan daerah baru ini mata, telingga, hatinya mereka ini dimana realita lain bicara lain ini.

Seperti kita lihat sekarang, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH,.S.U,.M.I.P,. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia ( Menkopolhukam ) membuat kebohongan publik yang menyatakan tentang 82% rakyat Papua meminta Pemekaran Provinsi.

Pernyataan ini tidak sesuai realita yang terjadi di tanah Papua, karena tidak satupun orang Jakarta yang datang dan melakukan Survei resmi.

“Jangan Jakarta dengar klaim Oknum-oknum Intelektual pejabat dan intelektual Papua, terus seenaknya Klaim ada 82 persen masyarakat Papua dukung dan Minta DOB, Kalau mau tahu yang benar, datang dan lihat di Papua,” ungkap Sepi.

Realita yang sedang terjadi itu 99% rakyat Papua menyatakan tolak, Daerah Otonom Baru, DOB. Di tanah Papua dan Papua Barat.

Lalu kita liat hari ini utang negara semakin meningkat sampai, 7.000 Triliyun. Lalu mati – mati urus pemakaran atau berjuan untuk Daerah Otonom Baru, DOB. ini nanti akan membiayai dana dari mana.

Utang negara tidak mampu melunasinya utang maka akan jadi jaminan salah – satu pulau di Indoneaia akan kelola atau kuasai oleh negara lain.

Maka dari itu saya selalu pimpinan pemuda di tanah Papua minta kepada Pemerintah Pusat jangan mekarkan wilayah dulu tetapi silahkan ditanguhkan dulu lalu fokus kerja dengan kedua Provinsi Papua dan Papua Barat ini saja.

Kedua Provinsi yang sudah ada ini kerja dengan jujur, benar dan tegakan nilai keadilan, kebenaran di atas tanah Papua maka akan rakyat Papua akan hidup baik dan nyaman sama dengan daerah lain di Indonesia.(NP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *