JAYAPURA (KT) – Rencana aksi demo serentak penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diinisiasi oleh Petisi Rakyat Papua (PRP) 14 Juli 2022 mendatang mendapat penolakan dari berbagai tokoh adat dan masyarakat di Papua.
Salah satunya penolakan dilayangkan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Nabire.
LMA Nabire menilai aksi demo penolakan DOB yang akan dilakukan serentak tersebut tidak tepat lantaran banyak masyarakat utamanya di Nabire menerima adanya pemekaran yang telah disahkan DPR RI tersebut.
Terlebih pada pertemuan bersama para Kepala Daerah se-Papua bersama Komisi II DPR RI di Jayapura beberapa waktu lalu, semua Kepala Daerah dengan suara bulat telah menerima adanya pemekaran Provinsi Papua.
Sekretaris LMA Nabire Gerson Ramandey mengatakan, masyarakat asli Nabire tidak mendukung demo penolakan DOB, dalam bentuk apapun karena mereka melihat demo yang sering dilaksanakan tidak memenuhi standar hukum.
“Dan lagi mereka tidak memberikan solusi kepada pemerintah tentang apa yang mereka inginkan itu,” kata Ramandey seperti yang disampaikan dalam rilis yang diterima media ini, Senin (11/7/2022).
Selanjutnya, imbuhnya, LMA selaku representatif masyarakat Nabire dengan tegas meminta semua pihak utamanya masyarakat yang berasal dari wilayah lain untuk tidak memprovokasi masyarakat Nabire dan menghormati keinginan masyarakat asli Nabire untuk adanya pembangunan.
“Kami masyarakat asli Nabire di wilayah pesisir khususnya tujuh suku, kami ingin damai kami ingin aman dan kami ingin membangun wilayah kami. Kami tidak ingin orang lain datang ke Nabire untuk berdemo,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat yang akan melaksanakan demo hendaknya melakukan aksinya di wilayahnya berasal, bukan malah membuat persoalan di Kabupaten Nabire.
“Mereka yang datang dari Dogiyai, Deiyai atau daerah lain kalau mau demo silahkan menyampaikan pendapatnya di kabupaten lain di mana mereka berada dan mereka terdaftar sebagai warga negara yang resmi di sana,” ujarnya.
Pihak LMA mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan ruang demokrasi kepada masyarakat Papua termasuk adanya aspirasi penolakan, namun demo penolakan yang dilakukan tidak dibarengi solusi konkret.
“Demo yang selama ini yang seringkali kami lihat, demo yang tidak pernah memberikan solusi kepada pemerintah hanya sekedar memberikan slogan tetapi tidak ada solusi untuk memberikan efek penyeimbang dalam proses pembangunan,” pungkas Ramandey.
Untuk itu, pihaknya menegaskan kembali bahwa masyarakat adat Nabire menolak adanya demo penolakan DOB yang dilakukan di Kabupaten Nabire.
“Kami tidak mengizinkan Nabire dijadikan tempat untuk berdemo dan apabila masih akan dilaksanakan, maka kami serahkan kepada aparat berwajib untuk ditindaklanjuti,” tukasnya. (rico)
