Wamena (KT) – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (Provinsi-PP) bersama 4 Pemerintah Kabupaten, baik Kabupaten Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya dan Kabupaten Nduga telah menyerahkan biaya Kompensasi kepada keluarga korban, Kamis (2/3/2023) di Gedung Otonom Weneule Hubi Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan (Provinsi-PP).
Ketua Asosiasi Bupati Provinsi Papua Pegunungan (Provinsi-PP), Didimus Yahuli menyebutkan, sejumlah besar dana Kompensasi yang diberikan kepada Keluarga Korban merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi-PP, dan 4 Bupati yang warganya terlibat dan menjadi korban pada kerusuhan 23 Februari 2023 minggu kemarin.
“Kami sudah mengambil langkah-langkah strategis untuk bagaimana menolong masyarakat bagi yang luka, meninggal, janda, duda, yatim tidak mungkin ditelantarkan dimasa krisis ini. Oleh karena itu para bupati dari asosiasi sudah satu bahasa untuk kumpul dan didukung Gubernur Papua Pegunungan sehingga agenda ini bisa kami selenggarakan dengan baik dan ini hari terakhir penyelesaian dan semua masalah sudah selesai,” ungkap Didimus Yahuli.
Pemerintah tetap memperhatikan keluarga korban yang non Papua dan itu akan diperhatikan dan dikontrol oleh Bupati Jayawijaya dan Bupati Lanny Jaya., termasuk bangunan yang terbakar, Didimus menjelaskan, Pemerintah Jayawijaya sudah melakukan pendataan semua bangunan yang terbakar pasca rusuh 23 Februari kemarin, namun untuk saat ini Pemerintah telah bicarakan dan memprioritaskan hal-hal yang sifatnya urgen supaya masyarakat cepat damai, tidak ada permusuhan dan ketakutan lagi.
Upaya yang dilakukan Pemerintah merupakan bentuk tindakan menyejukkan, mendamaikan, menentramkan provinsi Papua Pegunungan dan masyarakat yang ada di Provinsi-PP.
Didimus Yahuli menjelaskan, dana yang diberikan bukanlah dana untuk membayar kepada, melainkan dana Kompensasi yang diperuntukan bagi 11 keluarga Korban meninggal.
“Kalau isu di luar berkembang bahwa kita membayar kepala, itu tidak sama sekali, karena di Kodim atas peristiwa Lanny jaya dan Nduga kita buat sikap tegas dan tertulis bahwa kalau ada perang suku lagi disini pemerintah tidak bertanggungjawab atau tidak membayar,” ungkap Didimus.
Tetapi karena kejadian ini kejadian ekstra ordinary crime untuk orang sipil dengan alat negara, sehingga bupati-bupati wajib turun tangan dan memberikan Kompensasi, sehingga dengan penyaluran Kompensasi yang sudah diserahkan, semua permasalah sudah selesai, namun perlu diingat bahwa Proses penegakan hukum tetap berjalan bagi 11 Korban meninggal.
“Kami memberikan sedikit santunan itu bukan untuk bayar kepala, tetapi supaya orang bisa ditolong, setelah rumah terbakar, harta yang hilang, mereka lagi sedih dan itu bisa ditanggulangi dari situ,” ungkap Didimus.
Terkait persoalan Sinakma, Pemerintah tidak menutup mata terhadap masyarakat non Papua yang jadi korban, karena kepala suku batak sudah ketemu Bupati Jayawijaya, sehingga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Didimus menyebutkan, untuk proses hukum bagi 11 orang yang meninggal sudah ditangani oleh teman-teman komnas HAM, penegak hukum, dan semua pintu masuknya dari kepolisian, karena itu masyarakat jangan ciptakan permusuhan dengan kepolisian.
“Polisi ini identik dengan hidup kita, karena kecelakaan kita perlu polisi, perkelahian kita perlu polisi, apa-apa semua kita perlu polisi, jadi yang kemarin lakukan itu Oknum bukan lembaga, sehingga prose hukum tetap jalan,” kata Didimus.
Ketua Asosiasi Bupati Provinsi Papua Pegunungan (Provinsi-PP), Didimus Yahuli, usai penyerahan dana Kompensasi itu menyampaikan terimakasih kepada Bupati Se-pegunungan, Gubernur, tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh perempuan, adik mahasiswa, anggota DPR provinsi, Kabupaten, Forkopimda serta masyarakat yang telah berkontribusi besar untuk bersama-sama terlibat, sehingga semua tahapan proses penyelesaian sudah berjalan dengan baik, dan sudah menyelesaikan segala tuntutan masyarakat yang telah disampaikan kepada pemerintah.(NP)
