JAYAPURA (KT) – Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diberikan BPK RI perwakilan Papua atas hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2022.
Predikat Ini merupakan kali kedua yang diberikan BPK kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam masa kepemimpinan Didimus Yahuli – Esau Miram.
“Hari ini kita patut bersyukur atas predikat WTP untuk laporan keuangan Yahukimo. Banyak tantangan serta rintangan berat yang kita hadapi, namun semua itu tidak mengurangi semangat pemerintah untuk mewujudkan visi misi Yahukimo Cerdas, Sehat dan Mandiri,” kata Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, Selasa (16/4/2023).
Didimus mengaku ada beberapa catatan penting yang diberikan BPK untuk dibenahi. Hal itu terkait dengan mekanisme kepengurusan asset serta laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana hibah.
“Ini kita juga mendapat stressing dari BPK terkait dengan LPJ dana hibah. Sehingga pemerintab perlu lebih memperhatikan hal ini agar setiap hibah yang diberikan kepada mitra pemerintah agar dilaporkan dengan baik termasuk pertanggung jawaban penggunaannya,” jelasnya.
Sementara Pj Sekda Yahukimo, Suhayat menambahkan selain catatan dengan asset daerah dan LPJ dana Hibah, BPK juga memberi rekomendasikan pembenahan rekonsiliasi data kepegawaian, dimana banyak terdapat PNS yang telah melewati batas purna tugas serta PNS yang telah meninggal namun masih menerima gaji. Demikian juga terkait potensi PAD yang sangat rendah.
“Beberapa item ini memang tidak spesifik
Untuk Kabupaten Yahukimo saja, tapi untuk semua daerah, sehingga hal-hal tersebut diatas oleh BPK perlu dibenahi oleh setiap OPD yang ada,” jelas Hayat.
Pj Sekda menambahkan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK, pemerintah Yahukimo akan membentuk tim percepatan perekonomian untuk mendorong ekstensifikasi pendapatan baik pajak maupun retribusi daerah.
Sementara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Martuama Saragi pencapaian atas hasil LHP sejumlah Pemda tersebut menunjukkan adanya komitment dari para Kepala Daerah dan jajarannya OPD-nya untuk peningkatan kualitas keuangan dihasikan.
“Tentu hal ini tidak terlepas dari sinergitas dan dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasanya. Kami berharap pencapain ini dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi,” katanya. **
