Nabire, (KT)-Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar apel gabungan kesiapsiagaan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Nabire, (KT). Apel tersebut melibatkan TNI-Polri, ASN, penyelenggara Pemilu, dan Bupati Se-Provinsi Papua Tengah dengan tujuan menciptakan Pemilu yang damai.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, mengungkapkan bahwa dinamika sosial politik belakangan ini memberikan dampak signifikan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Beberapa gejala, seperti peristiwa konflik, masuknya paham yang bertentangan dengan Pancasila, aksi separatis, terorisme, masalah kerukunan umat beragama, tantangan ekonomi, dan dinamika sosial lainnya, bisa mengarah pada gangguan yang dapat menciptakan instabilitas NKRI,” ungkap Ribka Haluk dalam apel di lapangan Kodim 1705/Nabire, Rabu (24/1/2024).
Ribka Haluk menyoroti pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju 2024, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia. Dia menekankan bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024 merupakan agenda nasional yang harus disukseskan bersama.
“Pada Pemilu tanggal 14 Februari 2024, di Provinsi Papua Tengah, akan diikuti oleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.128.844 pemilih yang tersebar di 4.484 TPS,” jelasnya.
Ribka Haluk menegaskan tanggung jawab bersama dalam menyukseskan Pemilu pertama kali di Provinsi Papua Tengah. Dia mengajak semua pihak untuk memetakan potensi kerawanan, mendeteksi permasalahan di lapangan, dan melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dia mengidentifikasi beberapa tantangan terkait pelaksanaan Pemilu, seperti politik identitas, money politik, ujaran kebencian, hoaks, netralitas ASN, potensi konflik antar pendukung paslon, sengketa hasil pemilu, dan situasi rawan di beberapa daerah.
“Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), wilayah Tanah Papua masuk dalam kategori rawan sedang, dan beberapa daerah di Papua Tengah masuk kategori rawan tinggi, seperti di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Nabire,” katanya.
Ribka Haluk menghimbau agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat, bekerjasama untuk mencegah gangguan keamanan selama pelaksanaan pemilu. Ia juga menekankan pentingnya pencegahan peredaran minuman beralkohol, pelarangan membawa senjata tajam, penertiban lalu lintas, dan pencegahan penyebaran hoaks.
“Melalui apel ini, saya harapkan kolaborasi dapat ditingkatkan untuk mendukung sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada Serentak yang damai dan aman tahun 2024,” tutupnya.
