NABIRE, (KT) – Pada hari Jumat, 2 Agustus 2024, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengadakan rapat koordinasi penting terkait Deklarasi Pilkada Aman dan Damai 2024. Bertempat di aula kantor Gubernur Papua Tengah, acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M, memimpin rapat ini dengan tujuan utama memastikan bahwa Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis. Dalam sambutannya, Dr. Haluk menegaskan bahwa Pilkada adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan koordinasi yang efektif antar semua pihak merupakan kunci sukses dalam penyelenggaraan Pilkada.
Dr. Haluk mengingatkan semua pihak untuk mendukung penuh dan memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pilkada. “Kesiapan infrastruktur dan logistik sangat penting. Ini mencakup distribusi surat suara, perlengkapan pemungutan suara, serta pengamanan tempat pemungutan suara (TPS),” jelasnya. Penjabat Gubernur juga menekankan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap segala aspek terkait Pilkada untuk menghindari kendala yang dapat mengganggu proses pemilihan.
Selain itu, Dr. Haluk juga menginstruksikan aparat keamanan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah potensi konflik dan kerusuhan. “Sosialisasi dan pendidikan pemilih, terutama bagi warga di daerah terpencil, harus diperkuat. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang cukup mengenai tahapan dan tata cara pemungutan suara,” tambahnya.
Pentingnya netralitas juga menjadi sorotan dalam rapat ini. Dr. Haluk menegaskan kepada penyelenggara pemilu dan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas dan integritas dalam melaksanakan tugas. “Kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil Pilkada sangat tergantung pada profesionalisme dan independensi kita sebagai penyelenggara. ASN harus tetap berdiri di atas semua golongan dan tidak terlibat dalam politik praktis. Netralitas adalah kunci agar Pilkada berjalan jujur dan adil,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ASN yang ingin mengikuti Pilkada harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan, termasuk mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dr. Haluk mengarahkan para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran yang diperlukan dan memastikan bahwa dana tersebut disalurkan tepat waktu serta sesuai peruntukannya. “Dukungan anggaran sangat penting untuk kelancaran semua tahapan Pilkada. Tanpa anggaran yang memadai, penyelenggaraan Pilkada tidak akan bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Sebagai penutup, Dr. Haluk mengajak masyarakat Papua Tengah untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada. “Saya mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah untuk berpartisipasi aktif dan mengawasi proses Pilkada. Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan transparan dan adil,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan strategi dan langkah-langkah konkret untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Papua Tengah sukses, dengan harapan bahwa semua persiapan dan upaya yang dilakukan akan mendukung terciptanya proses pemilihan yang aman, damai, dan demokratis. (rilis)
