Jayapura-Kawattimur, Anggota Komisi VIII DPR RI Pdt Elion Numberi meminta Pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Papua benar-benar memiliki data yang akurat terkait kategori dan jumlah warga miskin. Agar penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan program Kementerian Sosial tepat sasaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
“Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang merupakan mitra Kementerian Sosial, saya harap pemerintah di Papua memiliki data akurat dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) akan jumlah serta kategori masyarakat miskin, sehingga penyaluran BPNT benar-benar tepat kepada yang berhak,”ujar Elion Numberi, Selasa 20 November.
Menurut Elion, dirinya meminta pemerintah di Papua memiliki data yang akurat terkait jumlah dan kategori warga miskin sebagai KPM, karena dalam penyaluran BPNT untuk Kota Jayapura pekan lalu, ada yang mengeluh, yang berupaya memperoleh yang tak berhak. “BPNT ini kan untuk kategori warga miskin sebagai KPM, tapi dari aduan yang saya terima saat penyaluran kepada Sekitar 8ribuan KPM di Kota Jayapura, ada PNS yang berusaha memperoleh. Jelas hal ini tak boleh karena peruntukan BPNT untuk kategori orang tak mampu,”tegasnya.
Lanjutnya, untuk itu, evaluasi secara berkala bersama mitra penyalur seperi Bank Indonesia, BNI dan pemerintah kabupaten/kota
terkait kategori dan jumlah orang tak mampu, akan terus dilakukan, agar penerima BPNT benar-benar kepada KPM. “Kami akan lakukan evaluasi rutin, jangan sampai yang tak berhak malah dapat BPNT ini,”tukasnya.
BPNT adalah program Kementerian Sosial bagi warga tak mampu sebagai Keluarga Penerima Manfaat. “Dana BPNT bukan bersumber dari daan Otsus atau APBD tapi dari APBN,”ungkapnya.
BPNT merupakan skema baru subsidi beras. Jika sebelumnya beras disalurkan langsung ke seluruh warga miskin, kini warga miskin yang sudah didata masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan kartu elektronik “Kombo” untuk membelanjakan beras dengan harga yang murah.
“Bukan hanya beras, kartu Kombo juga dapat digunakan untuk membeli bahan pangan lain, misalnya minyak goreng, telur, tepung dan bahan pokok lainnya,”ujar Elion Number yang merupakan Anggota DPR RI dari Dapil Papua.
Namun, KPM hanya dapat membeli bahan pangan di tempat khusus bernama elektronik warung gotong royong E-warong.
“E-warong sendiri adalah agen bank, pedagang dan pihak lain yang bekerjasama dengan bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN. Selain itu, tempat penggunaan e-warong sudah di verifikasi,”.
E-warong dipastikan sudah tersebar di 44 kota tempat penyaluran program ini sehingga mudah diakses oleh KPM.
“Skema serupa diyakini lebih efektif serta dijamin akan menambah tingkat nutrisi sesuai dengan apa yang dibutuhkan sebuah keluarga,”papar Elion.
Pemerintah menargetkan, penerima KPM pada 2018 mencapai 10 juta KPM. (ba)
