Jayapura-Kawattimur, Gubernur Papua, Lukas Enembe menolak tegas proposal yang diajukan PT. Inalum terkait dengan divestasi 51 persen saham PT. Freeport Indonesia. Hal itu ditegaskan Lukas Enembe kepada wartawan usai mengikuti pertemuan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan PT. Inalum, Kamis 22 November di Kota Timika Papua.
“Sudah ada kesepakatan awal pada pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu dengan Menteri Keuangan. Kalau mau buat perusahaan Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan baru, semua harus melalui kesepakatan bersama, tapi pertemuan kali ini PT. Inalum malah menyodorkan proposal diluar kesepakatan bersama terkait dengan divestasi PT. Freeport Indonesia dengan menyodorkan nama perusahaan daerah PT. Indocopper Investama,”ungkap Lukas Enembe.
Sementara, lanjutnya, perusahan PT. Indocopper Investama itu sebelumnya adalah milik Aburizal Bakri, yang kemudian dibeli oleh PT. Freeport Indonesia.
“Jelas ini tak sesuai dengan kesepakatan awal, ini perusahaan BUMD namun kepemilikan saham 26 persen milik PT. Inalum, lalu 10 persen saham milik Papua dan sisanya tidak tahu siapa yang punya,”papar Gubernur.
Untuk itu Lukas Enembe meminta pembentukan Perusahaan BUMD harus dibahas ulang lagi. “Stop bodoh-bodohin orang Papua, jangan ulang lagi kesalahan yang sama,”tegasnya.
Dikatakan, jika PT. Inalum keberatan dengan kesepakatan awal, mestinya disampaikan juga sejak awal agar Pemprov Papua bisa mencari investor lain untuk divestasi saham PT. Freeport Indonesia.
Dalam divestasi saham tersebut, pemerintah melalui PT. Inalum bersedia membayar saham sebesar 51 persen kepada PT. Freeport Indonesia. Lalu dari 10 persen saham milik Pemprov Papua dan Pemda Mimika itu, akan diambil sebagian devidennya oleh PT. Inalum.
“Papua itu kayak pemilik hak ulayat, tapi kok dibuat seperti pengemis,”ketusnya.
Sementara itu PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau yang biasa disebut PT. Inalum memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika mendapatkan 10 persen saham PT.Freeport Indonesia (PT.FI), setelah 51 persen dibeli oleh Pemerintah Pusat.
Setelah 51 persen saham itu dibeli, nantinya Pemprov Papua dan Pemda Mimika diharuskan membayar cicilan utang melalui pemotongan sebagian dari deviden, setiap tahunnya.
“PT Inalum akan menjadi pihak yang menalangi pembelian saham PT. Freeport atas kedua pemerintah tersebut, yang totalnya sebanyak 10 persen atau seniali 820 juta dollar,”kata Kepala Komunikasi Perusahaan dan Relasi Pemerintahan PT. Inalum, Rendi A. Witular kepada Wartawan di Jayapura, Kamis malam.
“Tentu tidak semua deviden kita ambil untuk cicilan, ada sebagian kita ambil untuk cicilan utang dan sebagian lagi untuk dinikmati Pemprov dan Pemda,” lanjutnya.
Biaya yang disepakati untuk membeli 10 persen saham PT.Freeport sebanyak 820 juta dollar USA. Namun hingga kini belum ada kesepakatan berapa lama Pemerintah Provinsi Papua harus melakukan cicilan kepada PT. Inalum.
“PT.Inalum dan Pemprov Papua akan membentuk sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tujuannya mengurusi segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan saham PT.Freeport Indonesia,” terang Rendi.
Dengan dibelinya saham PTFI, maka Pemerintah Indonesia dan Pemprov papua serta Pemda Mimika akan memperoleh banyak keuntungan kedepannya. Mengingat, potensi kandungan tambang di Tembagapura Timika dan sekitar Kabupaten Mimika masih sangat besar.
“Jika kita keluarkan Rp 54 triliun untuk mendapatkan tambang senilai lebih Rp 2.200 triliun, maka laba bersih yang kita peroleh setelah tahun 2023 sekitar Rp 29 triliun atau diatas 2 miliar dollar,” ungkapnya.
Diperkirakan pada Desember 2018 mendatang, proses divestasi saham PT. Freeport Indonesia akan selesai, dengan kepastian 41 persen saham akan dimiliki oleh PT Inalum. Sedangkan 10 persennya milik Pemprov Papua dan Pemda Mimika.
Sebelumnya pada januari 2018 lalu, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat menyepakati kepemilikan 10 persen dari 51 persen divestasi saham PTFI. Dengan rincian 7 persen utuk Kabupaten Mimika, dan 3 persennya untuk Pemerintah Provinsi Papua. (ara)
