Jayapura-Kawattimur, PT Freeport sudah sepakat memberikan sahamnya sebesar 51 persen kepada pemerintah Indonesia melalui PT Inalum. Namun persoalan divestasi itu, terutama kepemilikan saham 10 persen pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika hingga kini belum menemui titik terang. Presiden RI Joko Widodo berharap, persoalan itu biaa diaelesaikan akhir tahun ini.
“Semua tahap terkait divestasi saham Freeport masih dalam proses, diharapkan akhir tahun ini semua sudah tuntas,”ujar Presiden usai menggelar rapat terbatas dan bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal, Kamis 29 November di Istana Presiden Jakarta.
Ada sejumlah tahapan yang mesti diselesaikan, pasca kesepakatan divestasi 51 persen saham Freeport. “Saham 51 peraen sudah biaa di akusisi, tapi ada tahapan lanjutan yang perlu penyelesaian lagi, seperti masalah lingkungan, limbah, tailing juga fiskal, pajak dan royalti, dan diharapkan semua lnya pada akhir tahun ini sidah selesai,”ujar Presiden.
Sementara itu Gubernur Papua, Lukas Enembe kepada para pewarta mengatakan, menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo terkait percepatan penyelesaian tahapan dibestasi aaham Freeport.
Presiden juga meminta dalam proses divestasi saham Freeport, memperhatikan hak orang asli Papua sebagai penilik hak ulayat.
“Presiden meminta hak-hak orang asli Papua diperhatikan terutama dalam kepemillikan 10 persen saham, Jangan malah ada yang ikutan nebeng, seperti papa minta saham, itu tak boleh, harus benar-benar hati-hati,”kata Gubernur.
Gubernur Lukas yang dalam pertemuan itu didampingi Wakil Gubernur, Klemen Tinal, Ketua DPRP, Yunus Wonda, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Bupati Puncak Willem Wandik, Sekda Papua, Hery Dosinaen dan sejumlah pimpinan OPD terkait.
“Presiden bicara dengan hati yang ikhlas. Jadi kami tidak ragu. Kalau kita ribut dengan Inalum menyangkut nama. Jadi PT. Indocoopper (perusahaan yang disodorkan Inalum untuk membeli dan mengelola 10 persen saham PTFI), ternyata itu saham kosong kebetulan sudah diambil oleh Inalum,” tegasnya.
Gubernur melanjutkan, dalam pertemuan itu dirinya memaparkan apa yang menjadi keinginan pemerintah dan seluruh masyarakat Papua yang mendapatkan 10 persen saham freeport
“Haris sungguh-sungguh sesuai dengan kesepakatan awal. Itu yang kami mau,”imbuhnya.
Gubernur berharap, seperti yang ditekankan Presiden bahwa dalam proses negosiasi ini tidak boleh ada penumpang gelap yang masuk. Harus diselesaikan sesuai kesepakatan awal.
Sebelumnya Gubenur Papua dua periode ini sempat berang (marah) usai melakukan pertemuan dengan PT.Inalum selaku BUMN yang ditugaskan negara untuk membeli saham Freeport, Kamis pekan.
Gubernur marah setelah mengetahui PT.Inalum mengingkari kesepakatan terkait divestasi saham Freeport.
Dalam pertemuan bersama PT.Inalum dan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan PT Inalum, di Mimika, Kamis (23/11), Gubernur secara tegas menolak proposal yang diajukan PT.Inalum.
Sebab proposal terkait pembentukan BUMD yang telah disepakati ternyata diubah sepihak oleh Inalum dengan menyodorkan perusahaan lain yakni PT.Indocopper Investama (PTII).
