Jayapura, Kawattimur – Komisi III DPR Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerjanya ke Kota Jayapura, Jumat 15 Ferbuari 2019. Mereka mendatangi Polda Papua untuk mengecheck sejauh mana persiapan kepolisian dalam upaya memberikan layanan keamanan kepada masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.
Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum dan HAM ini juga menyoroti isu terkini di Papua, seperti penggunaan ular oleh anggota kepolisian Resort Jayawijaya belum lama ini. Dimana video salah satu warga yang akhirnya mengakui perbuatannya saat diinterogasi itu, viral di media sosial dan menjadi sorotan publik di ibukota Jakarta. Sementara oknum polisi yang dinyatakan tidak profesional dalam melakukan penyidikan itu, telah diberi sanksi tegas oleh Kapolda Papua.
“Ada dua agenda dalam kunjungan kerja kami ke Polda Papua hari ini, yaitu persiapan Polda dalam pengamanan Pileg dan Pilpres. Hasil pantauan kami di Komisi III, Polda Papua ini memiliki tugas yang perlu dipantau secara khusus. Namun setelah dipaparkan oleh pak Kapolda Martuani Sormin tadi, kami menilai persiapan pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 yang akan digelar 17 April nanti, sudah mantap,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR-RI, Erma Surayni Ranik ketika diwawancarai awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin dan jajarannya di Aula Rastra Samara Mapolda, Jumat sore.
Kata Erma, sebagaimana pantauan Kapolda Martuani bahwa tidak ada masalah dalam untuk pelaksanaan pemilihan presiden RI di Papua karena hanya ada 2 kontestan. “Namun yang menjadi kendala yaitu untuk Pemilihan Calon Legislatif, dimana banyak Caleg banyak sekali sehingga dimungkinkan terjadi kendala. Apalagi seperti disampaikan Kapolda dimana ada 7 komisioner KPU di daerah yang masih berkonflik dan belum dilantik sampai saat ini,” bebernya seraya memberikan peringatan kepada institusi terkait.
Disinggung mengenai minimnya kekuatan kepolisian di daerah rawan gangguan keamanan seperti di Kabupaten Nduga, Wakil Komisi III DPR RI yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan mendukung upaya Polda Papua untuk membangun Polres di Nduga. Namun harus mengkaji lebih dalam persiapan pelaksanaan pembangunan.
“Ini memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika kami melakukan pertemuan dengan Bapak Kapolri di Jakarta,” jelasnya. (Ara)
