JAKARTA Kawattimur, – Keinginan tuan rumah Pemerintah Provinsi Papua untuk memangkas 5 dari 50 cabang olahraga yang ditetapkan oleh KONI Pusat yang akan dipertandingan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 Papua belum menemui titik terang.
Ketua Umum KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman memahami keingingin tuan rumah Papua untuk memangkas 5 cabor dengan persoalan pembanguan venue di Papua.
“Saya mengerti kenapa ada pengurangan itu, karena persoalaan pembangunan venue disana. Tetapi kami akan coba carikan solusinya, karena ini pesta olahraga semakin banyak akan semakin bagus dalam pembinaan atlet nasional. Dan pengurangan 5 cabor itu kan masih dalam tahap pengusulan,” ungkap Tono dalam rapat koordinasi dan konsultasi KONI Pusat yang berlangsung di ballroom Hotel Sultan Jakarta, Rabu (17/10) kemarin malam.
Dengan pertimbangan perwakilan KONI se-Indonesia yang menghadiri rapat tersebut bersuara, agar penetapan SK KONI Pusat yang mempertandingankan 50 cabor agar tetap dilaksanakan.
“Saya sangat menghargai pengurus KONI Papua dan Kadisorda Papua Daud Ngabalin bagaimana memaparkan kesiapan PON di Papua, karena apa yang disampaikan itu sangat membatu KONI-KONI Provinsi lain untuk lebih optimal menyiapkan para atletnya. Kemudian usulan yang diasampaikan oleh KONI Papua dan PB PON untuk mengurangi 5 cabor itu kan masih ususlan, kami KONI Pusat dan KONI lain memberikan ususlan agar SK 50 cabor itu tetap jalan,” katanya.
Dirinya menyarankan agar Gubernur Pupua dan Gubernur Papua Barat melakukan pertemuan membahas keinginan Papua Barat menjadi tuan rumah bersama, sehingga dapat melakukan perubahan PP Nomor 17 tahun 2007 tentang peraturan PON.
“Ada opsi lain, dengan catatan melakukan sedikit perubahan PP no 17 tahun 2017. Agar aturan yang mengatakan PON hanya dilaksanakan satu provinsi dapat diubah dengan mencantumkan bahwa minimal dua provinsi sehingga ini jelas bagi KONI Papua dan KONI Papua barat untuk melaksanakan PON itu tidak melanggar dan memperkuat PB PON untuk proses PON kedepan apa bila menggunakan dua provinsi.” terangnya.
Tono juga menuturkan, jika Pemerintah Papua menggandeng Papua Barat menjadi tuan rumah bersama. Kemungkinan bukan hanya 50 cabang olahraga yang akan dipertandingan, tetapi dapat mencapai 60 cabor sesuai dengan cabor yang ternaung didalam KONI Pusat.
“Alangkah baiknya dengan solusi dari KONI lain dapat terwujud, dan mudahan-mudahan Papua Barat ikut berpartisipas sebagai tuan rumah,” harapannya.
Dijelaskan Tono, bahwa yang harus menjadi pemahaman bersama mengenai dengan suksesnya PON dan suksesnya prestasi tuan rumah memiliki kriteria yang berbeda.
“Dan yang harus di garis bawahi diluar dari itu, kreteria sukses prestasi PON beda sukses prestasi tuan rumah. Sukses prestasi bagi PON kita mampu menyiapkan atlet nasional untuk menghadapi multi iven internasional. Sementara sukses prestasi tuan rumah mendapatkan medali sebanyak-banyak bagi tuan rumah, dan yakin Papua pasti ada di salah satu kriteria itu,” ujrnya.
Senada dengan Ketua Umum KONI Pusat, Wakil Ketua KONI Pusat Mayjen TNI Purn Suwarno juga menyarakan agar Gubernur Papua dan Papua Barat segera melakukan pertemuan. Sebab yang masih menjadi masalah belum adanya pertemuan kedua Gubernur tersebut untuk membahas tuan rumah bersama.
“Setelah bapak Lukas Enembe dilantik menjadi Gubernu Papua, mereka belum bertemu. Kita berharap ada pertemuan kedua gubernur ini, setelah ketemu nanti bisa sering. Kita yang di pusat karena kebijakannya PP 17 2007 itu dilakukan oleh satu provinsi, kita ingin menjabarkan kebijakan ini,” jelasnya.
Dikatakan Suwarno, bahwa Papua dan Papua Barat juga telah melakukan MoU yang dilakaukan oleh Pjs Gubernur Papua Mayjen TNI (Purn) Soedarmo mengenai tuan rumah bersama. “Dari kondisi seperti itu, apa yang disampaikan oleh Papua Barat, Itu dilampirkan sebagai permohonan Papua Barat sebagai tuan rumah bersama, dan kita sudah menyurat kepada pemerinah pusat untuk direalisasi,” beberanya.(Ba)
