JAYAPURA, Kawattimur – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua menargetkan pada akhir tahun 2018 akan membentuk 450 kampung keluarga berencana (KB) di wilayah Provinsi Papua khususnya di daerah pegunungan.
Kepala BKKBN Provinsi Papua Charles Brabar SE, mengatakan, dari target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat yakni 450 hingga semester I 2018 pihaknya telah berhasil membentuk kampung KB sebanyak 216 kampung atau setara dengan 49%.
“Kalau sampai akhir Oktober ini kami sudah membentuk kampung KB sebanyak 300 karena di setiap kabupaten kami buka secara menyeluruh untuk beberapa desa, masih ada waktu tiga bulan kedepan kami optimis target ini bisa terpenuhi,” jelasnya kepada wartawan diruang kerjanya Jumat (19/10) pagi.
Charles menjelaskan, belum lama ini pihaknya juga telah berhasil membentuk 21 kampung KB di Kabupaten Sarmi sementara di Kabupaten Yalimo sekitar 15 kampung, sedangkan di Kabupaten Lany Jaya ada 49 kampung. Diharapkan setiap kabupaten yang dibentuk bisa mendapatkan pengetahuan yang baik tentang program KB demi menjaga kesehatan, kesejahteraan keluarga yang berkualitas.
“Kami harapkan bisa berpengaruh langsung, kalaupun tidak ada pada prinsipnya setiap tahun kami akan evalusi kembali agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal,” imbuhnya.
Ia mengakui, sebelumnya Pemerintah Provinsi memiliki penyuluh lapangan yang cukup banyak tersebar di Kabupaten/Kota sehingga Pemerintah Provinsi hanya berkordinasi saja dengan pihak terkait karena sudah ada yang bekerja dilapangan. Untuk itu Charles mengungkapkan pihaknya tidak pernah duduk diam melainkan bekerja keras untuk mengganti posisi penyuluh lapangan (PLKB) yang sudah tidak ada di Kabupaten.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi saat ini hadir sebagai multifungsi bisa sebagai penyuluh bisa juga menjadi pemateri untuk memperkuat OPD yang ada di kabupaten, karena sebagian besar OPD yang bekerja di kabupaten latar belakangnya bukan dari BKKBN melainkan hanya sebagai pegawai yang sifatnya sewaktu-waktu bisa di pindahkan ketempat lain sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
“Program KB ini tidak melulu tentang kependudukan atau KB, melainkan kolaborasi program kementerian-lembaga lain seperti sektor kesehatan, pendidikan,dan pembangunan ekonomi desa tetapi kami disini kan tidak membangun fisik, tetapi kami punya tugas untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang sifatnya promotif dan prefentif. (Tan).
