Jayapura-Kawattimur,Solidaritas Mahasiswa/ Mahasiswi Saireri, Kampak Papua dan Forum Peduli Kawasa Byak Papua (FPKBP) menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRP Papua Kamis (25/10).
Para mahasiswa/i Saireri mempertanyakan tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Papua atau Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) terkait berkas bantuan study akhir mahasiswa/i Saireri karena sampai detik ini belum ada jawaban.
Unjuk rasa yang diikuti kurang lebih 50 orang yang dikordinatori oleh Agustinus Semuel Y. W. Rumaropen meminta DPRP dan Gubernur Provinsi Papua segera bertanggung jawab terhadap 17 tahun otsus di Papua.
Diungkapkannya, selama mahasiswa/i Saireri tidak mendapat bantuan pendidikan, sudah 17 tahun ini juga pihaknya tidak mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi, dan pemerintah daerah baik di Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen maupun Waropen.
“Kami mau bertanya kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Papua apakah kami adalah bagian dari Provinsi Papua atau bukan?? kenapa sudah 17 tahun kardus di Papua kami tidak diperhatikan..!!!,” ungkap Semuel pada saat menyatakan pernyataan sikap di hadapan perwakilan DPR Papua Komisi I Emus Gwijangge dan anggota komisi V Gerson Soma.
Ia meminta Gubernur Papua segera memanggil 4 Bupati wilayah saireri untuk mempertanyakan hak-hak mahasiswa saireri yang selama 17 tahun belum terealisasikan.
“Segera selesaikan, stop tahan hak hak kami perhatikan pengembangan SDM generasi penerus ke empat kabupaten di wilayah saireri kerja mereka adalah melayani rakyat di berbagai bidang salah satunya bidang pendidikan bukan melayani diri sendiri,” ungkapnya.
Sementara itu, Perwakilan DPRP Papua anggota komisi I Emus Gwijangge mengungkapkan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihaknya akan menghadirkan para bupati di wilayah 4 kabupaten untuk memberikan penjelasan dalam menyelesaikan masalah ini. (Nia).
