JAYAPURA. Kawattimur – Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengaku semua proses hukum terkait insiden Hotel Borobudur 2 Februari 2018 lalu telah di serahkan sepenuhnya kepada Tim pengacara Pemprov Papua.
“Kita sudah percayakan semua pengacara, jadi terkait peristiwa di Hotel Borobudur itu sepenuhnya oleh Pemerintah dan DPR Papua sudah memberikan mandat kepada pengacara,” kata Yunus Wonda, Senin (11/2/2019) siang.
Yunus mengatakan pihaknya tidak bisa lagi memberikan statemen terkait proses ataupun perkembangan dari kejadian di Hotel Borobudur.
” Semuanya kami serahkan kepada pengacara dan berurusan dengan pengaca kita, jadi sudah tidak lagi dengan person-person atau beropini, biarkan pemberitaan itu nanti dari pengacara,” katanya.
Sabtu (2/2/2019) malam tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua dan Badan Anggaran DPR Papua bersama Kemenendagri melakukan rapat evaluasi APBD 2019. Usai rapat Rombongan Pemprov mendapati seorang yang belakang diketahui pegawai KPK mengambil gambar sembunyi-sembunyi yang berbuntut terjadinya cekcok.
Sebagaimana pemberitaan yang berkembang, KPK melaporkan dugaan penganiayaan. Dimana saat ini Polda Metro Jaya telah menindak lanjuti kasus tersebut ke tingkat penyidikan. (TA)
