Jayapura,Kawattimur – Provinsi Papua dinilai sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi paling rawan konflik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dibandingkan daerah lain di Indonesia, hingga saat ini.
Konflik ini dilatarbelakangi berbagai indikator yang menjadi penyebabnya. Demikian diungkapkan Kapolda Papua, Iren Pol Martuani Sormin usai menghadiri Seminar Nasional di Universitas Cenderawasih, Selasa 12 Februari 2019.
Menurut Sormin, tiga indikator yang menjadikan Papua paling rawan konflik Pemilu ialah masalah transportasi, komunikasi dan biaya.
“Tiga indikator kenapa Papua masuk daerah paling rawan terjadianya konflik saat pemilihan umum serentak. Itu ialah masalah trasnportasi, Komunikasi, Biaya bahkan gangguna kelompok kriminal bersenjata,” tuturnya.
Indikator pertama, maslah transportasi, dimana Kapolda Martuani mengungkapkan tidak semua wilayah di Papua dapat dijangkau dengan kendaraan. Bentang alam serta letak geografis daerah di Papua sangat ekstrim, sehingga membutuhkan waktu cukup banyak dalam melaksanakan serpras logistik Pemilu dan aparat keamanan ke distrik-distrik di 28 Kabupaten/Kota yang ada.
Kedua, masalah komunikasi, dimana sebagian besar wilayah di Papua khususnya di Pegunungan Tengah tidak memiliki jaringan telepon sehingga komunikasi sangat terasa sulit. Hanya bisa berkomunikasi dengan radio SSB.
Ketiga, yaitu biaya, sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat bahwa letak geografis Papua dengan tingkat kesulitan akses ke perkampungan di berbagai daerah membuat biaya perjalanan sangat mahal. Untuk melakukan pergeseran aparat keamanan ke berbagai kampung saja harus menggunakan pesawat dengan cara sewa pakai, tentu dengan biaya yang sangat mahal.
Lanjutnya, ketiga indikator ini menjadi tantangan berat bagi pihak penyelenggara yakni KPU serta stakeholder lainnnya. Dan apabila terkendala maka akan berpengaruh pada emosional masyarakat peserta pemilih. Martuani mengakui hal ini menjadi kendala serius.
“Selain ketiga indikator penyebab rawan konflik pemilu itu, tentunya masalah gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata, sehingga saat ini kami telah lakukan pemetaan untuk wilayah yang masuk dalam gangguan KKB khususnya di wilayah gunung,” jelas Kapolda seraya berharap Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden yang akan berlangsunh pada 17 April 2019 mendatang bisa terlaksana dengan lancar dan aman. (Ara)
