JAYAPURA (KT) – Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay mengatakan pleno rekapitlasi perhitungan suara Kota Jayapura akan di ambil alih KPU Provinsi. Hal itu menyusul ketegasan KPU Papua dalam memberikan limit waktu kepada KPU Kota Jayapura yang masih bergulat dengan pelaksnaan rekap yang hingga saat ini belum juga di tuntaskan.
“Kota Jayapura ini baru satu distrik, kami sudah beri teguran. Provinsi akan di ambil alih, jika sampe hari ini belum selesai, tadi kita sudah bicara ini,” kata Ketua KPU Papua, Senin (13/5/2019).
Menurut Theo, pihaknya terus mendorong KPU Kota Jayapura agar segera menuntaskan pleno, bahkan KPU Provinsi mencoba untuk melakukan supervisi kinerja KPU Kota Jayapura, pagi, siang dan malam. “Kita sudah coba dorong, memberikan semangat sampai teguran,” katanya.
Belum tuntasnya pelaksanaan Pleno kota Jayapura kata Theo, bersumber pada ketidakprofesionalnya penyelenggara tingkat bawah yang di duga ‘bermain’
“Sumber masalah ini yang kami dengar PPD bermain, mengalihkan suara, mengacaukan akhirnya teman-teman KPU kelabakan, karena PPD bermain akhirnya mengganggu tahapannya,” jelas Theo yang juga mengakui bahwa PPD sejumlah distrik telah di berhentikan sementara.
Sebelumnya, Anggota Bawaslu Papua, Ronald Manoack mengatakan hasil supervisi Bawaslu Provinsi saat pleno Kota Jayapura, ditemukan pelanggaran, dimana penyelenggara tidak diberikannya form DA kepada saksi dan bawaslu
“Ini adalah temuan luar biasa, karena ketika penyelenggara tidak memberikan apa yang menjadi hak parpol kepada saksi parpol, DPD maun saksi capres, maka itu persoalan, sebab seharusnya hal tersebut sudah clear dari tingkat bawah. Ini akan. Kami tindak tegas,” katanya.
Kata Ronald, dengan kejadian itu, pelaksanaan pleno tingkat Kota Jayapura terkesan seperti nuasa rekap di tingkat distrik. Dan ini kejadian luar biasa, sebab seharusnya tidak boleh ada kejadian seperti begitu, apalagi kejadiannya ini di Kota Jayapura. (TA)
