JAYAPURA (KT) – DPD Golkar Papua
meyakini proses penentuan dua nama bakal calon Wakil Gubernur Papua pengganti Almarhum Klemen Tinal belum final, walaupun kabarnya Gubernur Papua Lukas Enembe telah melingkari dua nama calon pilihannya.
Plt Ketua DPD Golkar Papua, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, penentuan dua nama bakal calon yang akan dihantar ke DPR Papua, tak hanya terbatas pada keputusan salah satu pihak, melainkan semua parpol dalam koalisi, Gubernur Papua dan diakhiri rekomendasi DPP Sembilan partai politik untuk dua nama tersebut.
“Jadi kita tidak ingin berandai-andai, sehingga saya katakan untuk saat ini belum ada keputusan apa-apa dalam koalisi,” kata Ahmad Doli kepada Kawat Timur melalui selularnya, belum lama ini.
Lanjut Ahmad Doli, Golkar menilai dua nama yang disebut-sebut telah dilingkari Gubernur Enembe bukan hasil koalisi, melainkan usulan Gubernur Lukas sebagai Ketua DPD Demokrat yang juga disetujui oleh Partai Hanura.
“Kami melihat itu sebagai usulanya Demokrat yang disetujui Hanura, karena Gubernur sebagai Ketua DPD Demokrat. Pak Gubernur silahkan saja membuat dua nama, tapi kalau tidak disepakati seluruh partai dalam koalisi, kan tidak bisa juga,” kata Ahmad Doli.
Untuk itu, Golkar berharap semua parpol dalam koalisi hendaknya mengedepankan kepentingan yang lebih besar, bukan kepentingan kelompok atau pribadi. Sebab, selama ini semua partai dalam koalisi melakukan perundingan-perundingan untuk mencapai consensus.
Sehingga, jika ada keputusan atau kesepakatan itu haruslah didasari atas keputusan bersama tidak bisa sepihak.
“Pengajuan nama dalam pemilihan Wagub ini ada mekanisme dan aturan. Jadi harus disepakati, dan bukan hanya persetujuan gubernur tapi juga parpol dalam koalisi,” kata Ahmad Doli.
“Kalaupun sudah disepakati dua nama, itu tetap berdasarkan keputusan yang diambil oleh DPP dari 9 partai politik dalam Koalisi, ya makanya kita lihat saja nanti,” jelasnya.
Golkar lanjut Ahmad Doli sudah memiliki banyak pengalaman dalam hal pergantian antar waktu seperti yang terjadi di Papua saat ini.
Kita sesama parpol saling menghormati, Ia mencontohkan saat usungan dari Partai A berhalangan tetap (meninggal,red) tentu kita memberi penghargaan penggantinya itu dari partai A juga.
“Dimana-mana juga begitu, misalnya kepala daerahnya partai A dan wakilnya partai B, dan kepala daeranya ini berhalangan tetap dan Wakilnya naik menjadi kepala daerah, maka untuk pemilihan wakilnya akan diambil dari partai A, secara etisnya begitu, jadi kita dalam politik itu saling menghargai,” jelasnya.
Saat ditanyakan potensi Golkar mengganti nama sesuai keinginan Gubernur Enembe, Ahmad Doli memberikan respon terbuka, namun tetap berharap ada solusi terbaik.
“Ya kita lihat mudah-mudahan kita punya jalan keluar. Kita kan belum tau apa jalan keluarnya? yang jelas sampai saat ini Golkar masih memberikan tugas kepada dua nama usulannya,” kata pria yang juga Ketua Komisi II DPR-RI ini. (TA)
