JAYAPURA (KT) – Kinerja Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Spey Bidana kembali dipertanyakan oleh wakil rakyat. Hal ini menyusul adanya temuan terkait pelayanan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tidak berjalan maksimal.
Ironisnya, dari hasil pengamatan pihak legislatif di Pegunungan Bintang, perhatian orang nomor satu di Kabupaten tersebut justru banyak terfokus pada Universitas Okmin Papua (UOP) ketimbang mengurus pemerintahan khususnya bidang Pendidikan dan kesehatan.
“Saudara bupati jangan hanya urus Universitas Okmin, tapi fokus urus pelayanan masyarakat,” kata Ketua DPRD kabupaten Pegunungan Bintang, Denius T. Uopmabin kepada wartawan, Rabu (15/6/2022).
Bukan tanpa alasan, lanjutnya, DPRD menemukan fakta bahwasanya dalam dua dua tahun pemerintahan Spey Bidana, tidak terlihat adanya tanda-tanda pembangunan.
“Justru banyak persoalan lebih meningkat apalagi dua objek vital yakni pendidikan dan kesehatan yang semakin berantakan, dan ini sangat merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia mencontohkan pelayanan di RSUD Oksibil, DPRD mendapati adanya peningkatan angka kematian yang disebabkan kurangnya ketersediaan obat-obatan, ketiadaaan peralatan medis, SDM kesehatan yang kurang bahkan tidak ada, hingga ketersediaan oksigen.
“Dalam dua pekan ada 11 pasien di RSUD meninggal dunia, kami DPRD langsung sidak di RS dan data yang kami temukan bahwa pihak RS tidak dapat berbuat banyak karena tidak ada ketersediaan obat maupun fasilitas kesehatan yang memadai,” tegasnya.
Sementara dari bidang pendidikan, lanjutnya DPRD mendapati belum adanya penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOK) dan bahkan belum ada guru kontrak yang berada di lokasi kerja, termasuk pengambil alihan sebagian besar dana pendidikan justru dikelola oleh Biro SDM.
“Jadi seharusnya kan untuk Pendidikan ini harus diberikan kewenangan, tapi kenapa justru sebagaian besar dana dikelola orang BPSDM? ini yang jadi pertanyaan kami,” katanya lagi.
“Hal ini juga sudah kami tanyakan langsung kepada Dinas Pendidikan dan alasannya semua administrasi ditangani oleh BPSDM, ini justru semakin kacau,” katanya.
Untuk itu, kata Ketua DPRD, Bupati Spey Bidana harus mempertanggung jawabkan temuan-temuan tersebut, sehingga rencana pembangunan yang termuat dalam visi misinya dapat dirasakan oleh masyarakat di Pegunungan Bintang. **
Pernyataan Denius Taplo dalam media ini Secara normatif bisa fiterima oleh masyarakat awam termasuk awak media ini,dan secara poditif pernyataan tersebut tidak bisa di terimah oleh sebagian masyarakat berpengetahuan baik di oksibil ibukota kbpten.sebab Denius Selaku pejabat perwakilan di daerah dan sebagai pimpinan DPERD kab.pegubin sesungguhnya tidak menjalankan tugas dgn baik.