JAYAPURA (KT) – Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli memastikan tingkat perekaman KTP Elekronik naik sebelum pelaksanaan Pemilu, 14 Februari 2024 mendatang. Hal ini menyusul rendahnya persentase perekaman E KTP yang masih berada di angka 6,12 persen dari 311.782 wajib KTP Elektronik.
Adapun rendahnya persentase perekaman E KTP tersebut, ditengarai akan berdampak signifikan pada Pemilu 2024, dimana KPU mewajibkan setiap Pemilih wajib memiliki KTP Elektronik.
Terkait hal itu, Bupati Kabupaten Yahukimo, Didimus Yahuli, Sabtu (30/07/2022) mengatakan akan mendorong tingkat perekaman KTP Elektronik di wilayah pemerintahannya. Ia mengakui sejak memimpin Yahukimo 1,3 tahun ini, Pemerintah Yahukimo lengah, apalagi dalam masa tersebut tidak ada pemilu maupun agenda politik.
“Dengan adanya warning dari KPU ini juga menjadi kewajiban kami pemerintah. Sehingga kami akan mengalokasikan dana yang cukup agar tingkat perekaman KTP ini meningkat minimal 50 persen dari wajib KTP Elektronik,” kata Bupati.
Diakui Bupati, bahwasanya memang saat ini Pemerintah Yahukimo tengah melakukan pergantian Kepala Dinas Catatan Sipil lantaran pejabat sebelumnya meninggal dunia. Dengan harapan pejabat yang dalam waktu dekat akan didevinitikan ini akan lebih memaksimalkan kinerjanya, terkhususnya untuk kepemilikan KTP Elektronik bagi wajib KTP di Yahukimo.
“Yang pasti ketentuan 50 persen persentase perekaman KTP Elektronik ini akan kita kejar sebelum Pemilu,” kata Bupati
Selain itu, untuk mendorong tingkat perekaman KTP Elektronik, Pemerintah juga akan melakukan upaya lain dengan menerapkan kewajiban bagi penerima dana desa agar wajib memiliki nomor KK dan KTP Elektronik
“Jadi KTP ini menjadi wajib bagi penerima Dana Desa khususnya yang bersumber dari dana tambahan Pemda yang bersumber dari Otsus, sehingga persoalan-persoalan lain dapat terjawab dengan cara yang lain,” kata Bupati.
Namun ada sisi lain juga yang menurut Bupati perlu dilakukan, apalagi terkait dengan ideologi masyarakat adat di pegunungan. ” Nah ini juga menjadi salah satu kendala, dan dilema bagi pemerintah, namun demikian Pemerintah optimis akan ada cara lain untuk memberikan sosialiasi maupun pemahaman kepada masyarakat,” katanya. **
