TIMIKA, (KT) – Harapan masyarakat Distrik Jita, Kabupaten Mimika, untuk mendapatkan akses transportasi laut yang murah dan aman akhirnya menemui titik terang. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut resmi menetapkan keberlanjutan trayek kapal perintis untuk tahun anggaran 2026.
Mengatasi Kendala Pendangkalan
Layanan kapal perintis yang sebelumnya direncanakan melalui KM Sabuk Nusantara 114 pada tahun 2025 sempat mengalami mati suri. Sejak awal tahun hingga Desember ini, kapal tidak dapat beroperasi maksimal akibat pendangkalan hebat di area perairan depan Pulau Tiga.
Namun, berkat koordinasi intensif, Pemerintah Pusat memastikan pelayanan tetap berlanjut tahun depan. Adapun rute yang akan dilayani oleh Kapal Perintis Sanus meliputi: Agats – Sipu-Sipu/Jita – Pomako – Sipu-Sipu/Jita – Agats.
Solusi atas Mahalnya Biaya Logistik
Pimpinan DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mengungkapkan bahwa keberadaan kapal perintis adalah “napas” bagi ekonomi warga di perbatasan Mimika dan Asmat. Tanpa kapal subsidi pemerintah, masyarakat tercekik oleh biaya transportasi yang tidak masuk akal.
“Biaya sewa perahu dari Pomako ke Jita mencapai Rp25 juta hingga Rp30 juta. Ini angka yang mustahil dijangkau rakyat kecil. Selain mahal, risiko nyawa sangat tinggi karena warga sering berhadapan dengan gelombang ganas menggunakan perahu kecil,” ungkap Gobai.
Dari Protes Menjadi Solusi
Hadirnya trayek ini tidak lepas dari upaya diplomasi Gobai. Awalnya, ia melakukan protes keras terhadap PT Freeport Indonesia terkait dampak pendangkalan sungai yang memutus jalur transportasi warga di wilayah timur Mimika.
“Saya berpikir, tidak cukup hanya memprotes Freeport. Kita harus beri solusi. Maka saya bertekad memperjuangkan kapal perintis agar bisa masuk ke Pelabuhan Sipu-Sipu, sehingga masalah pendangkalan tidak lagi memutus urat nadi kehidupan masyarakat,” jelasnya.
Catatan Penting untuk Pemerintah dan Freeport
Meski kapal perintis kembali hadir, Gobai menekankan bahwa akar masalah berupa pendangkalan sungai tidak boleh diabaikan. Ia mendesak tiga pihak utama untuk segera bertindak:
1. Pemerintah Provinsi Papua Tengah
2. Pemerintah Kabupaten Mimika
3. PT Freeport Indonesia
“Pendangkalan sungai harus dikeruk. Ini harus menjadi perhatian serius agar akses kapal ke dermaga tidak terus terganggu di masa depan,” tegasnya.
Harapan bagi Pelayanan Dasar
Dengan beroperasinya kapal perintis nanti, Gobai berharap tidak ada lagi alasan bagi aparat distrik dan tenaga pelayan masyarakat untuk meninggalkan tempat tugas.
“Saya harap Guru, Mantri, dan staf distrik bisa menetap untuk melayani. Masyarakat juga bisa membawa hasil bumi ke kota dan pulang membawa bekal hidup dengan biaya murah. Inilah esensi kehadiran negara di tengah rakyat,” pungkasnya.
Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Menteri Perhubungan, jajaran Dirjen Perhubungan Laut, serta para Kepala Dinas Perhubungan di tiga provinsi (Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua) atas sinergi yang terjalin demi kepentingan masyarakat akar rumput.
