JAYAPURA (KT) – Kabupaten Puncak Jaya, akhirnya mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.
Predikat WTP ini diraih setelah 6 tahun lamanya Kabupaten ini hanya mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian WDP.
“Ini merupakan sejarah, karena Puncak Jaya untuk pertama kalinya mendapat opini WTP dari BPK. Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK atas opini yang diberikan,” ucap Bupati Yuni kepada wartawan usai penyerahan LHP LDKP di Kantor BPK Perwakilan Papua, Senin (24/08/2020).
Kata Bupati Yuni, selama ini pemerintah daerah terus bergumul dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu sebagai tanggung jawabnya, selaku kepala daerah baik secara institusi maupun tanggung jawab dalam kelembagaan.
Tentu, dengan pencapaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, akan bertanggung jawab dan mempertahankan predikat yang diraih.
“Ada beberapa catatan dari BPK, untuk selanjutnya catatan itu menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan perbaikan, untuk membuat lebih baik ke depan,” kata Yuni.
Dia menambahkan, selama ini Kabupaten Puncak Jaya dikenal sebagai Zona Merah karena hampir setiap saat selalu saja terjadi teror penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata( KKB)
“Tugas kami memang berat, namun kita bersyukur bahwa dalam 2 tahun lebih kepemimpinan saya dan wakil Bupati, yang dulu Puncak Jaya sering terjadi penembakan, sekarang sudah tidak ada sebab kami sudah membenahi itu, sehingga saat ini bisa dilihat kabupaten Puncak Jaya sudah lebih aman dan kondusif,” ungkapnya
Bupati Yuni dan segenap jajaran pemerintahan dan masyarakat Puncak Jaya sekali lagi menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas pencapaian ini dan juga ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada perwakilan BPK Papua atas opini yang telah diberikan
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Papua, Paula Simatupang dalam sambutannya menyampaikan, hasil pemeriksaan, BPK masih menemukan beberapa permasalahan antara lain, terkait dengan aset tetap yang belum terbit dan pengelolaan dana BOS, dana kapitalisasi serta kesalahan penganggaran
“Atas temuan ini kami dari BPK merekomendasikan perbaikan untuk ditindaklanjuti,” kata Paula. (TA)
