Jayapura, (KT)-Menyikapi dinamika sosial politik yang terus berkembang belakangan ini di Papua, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra Yan P. Mandenas angkat suara. Ia meminta pemerintah pusat menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, agar keadilan benar-benar dirasakan masyarakat Papua.
“Saya berharap Pemerintah Pusat tidak menyikapi berlebihan dinamika yang sedang berkembang, namun tetap fokus pada penyelesaian berbagai pelangaran HAM yang terjadi, karena hingga kini belum ada penyelesaian secara tuntas,”kata Yan Mandenas melalui pesan elektroniknya Jumat 4 Desember.
Lanjutnya, jika masyarakat Papua sampai saat ini terus menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, karena merasa tidak pernah mendapatkan keadilan terhadap berbagai persoalan yang dialami. “Ya, ini merupakan respon panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang tidak tuntas, bahkan Papua ibarat daerah operasi militer yang tidak pernah tuntas dalam penaganan konflik sosial politik, bahkan sangat di sayangkan cipta kondisi terus terjadi di Tanah Papua dengan sejumlah kejadian yang menyakitkan hati Masyarakat Papua, oleh oknum yang tak bertanggung jawab,”tandas Mandenas.
Sehingga, karena tidak pernha merasa mendapat keadilan masyarakat Papua merespon dengan terus menyuarakan aspirasi merdeka. “Masyarakat Papua seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan yang layak di negerinya sendiri, dengan melihat korban rakyat Papua ibarat makluk yang tidak berharga dimata Pemerintah pusat,”tegas Mandenas.
Ia juga berharap Pemerintah Pusat konsisten terhadap berbagai kebijakan penanganan berbagai masalah Papua. “Saya berharap pemerintah pusat segera mengintropeksi diri tentang berbagai sikap Pemerintah yang tidak konsisten terhadap penanganan berbagai persoalan Papua, baik itu keamanan, sosial politik, korupsi, pembangunan manusia Papua, pemberdayaan orang asli Papua dan penyelesaian pelanggaran HAM yang tak kunjung usai,”jelasnya.
Penanganan Papua bukan sekedar implementasi kebijakan semata terhadap Pembangunan di Papua, namun yang terlebih penting tidak terjadi diskriminasi yang berlebihan terhadap Rakyat Papua dalam segala perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah. “Termasuk masayarakat tertentu yang sangat diskriminatif terhadap masyarakt Papua khususnya dalam penanganan Masalah sosial politik yang sering mendapatkan reaksi dari masyarakat Papua di seluruh pelosok Tanah Air,”terangnya.
Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang relevan dan dapat di terima seluruh Rakyat papua tanpa harus menutupi dosa pemerintah terhadap perilaku oknum-onum aparat terus menerus mencoreng institusinya dengan perilaku yang tidak menunjukan Profesionalisme tugas mereka terhadap rakyat Papua. “Apapun tuntutan rakyat Papua hari ini merupakan ungkapan kekecewaan mereka terhadap berbagai kejadian dan kejangggalan yang tak kujung usai di Tanah Papua. Namun, sepanjang pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, saya yakin akan ada solusi damai di Tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,”tukas Yan.
Jadi intinya, rakyat Papua butuh perlakuan yang adil. “Tanpa keadilan terjadi di Tanah Papua saya Yakin eskalasi Politik tidak akan berakhir, karena rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri. Yang jadi pertanyaan saya, siapa yang menciptakan konflik di Papua selama ini kalau bukan pemerintah lewat arogansinya dalam berbagai kebijakan Yang sering lalai dalam penerapan di Lapangan. Sehingga pemerintah jangan menutupi dosa dan kejahatan Negara terhadap Rakyat Papua tapi mari kita jadikan rakyat Papua sebagai subject Pembangunan lewat partisipasi mereka sehingga masayarakat Papua akan selalu merasa di hargai dan diberikan tempat oleh pemerintah,” ucapnya.
Disisi lain Evalusi dan Dialog harus terus di lakukan melalui perangkat Pemerintah yang ada. “Dan saya berharap perilaku aparat perlu di benahi total lewat kebijakan satuan oranganisasi yang relevan terhadap sikap dan keinginan rakyat Papua,”imbuhnya.
