JAYAPURA (KT) – Demokrat Pupua pun tidak tinggal diam setelah terbitnya surat Dirjen Otda yang menunjuk Sekda Papua Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur Papua.
Tegas dan jelas Demokrat Papua menyatakan ditunjuknya Sekda Flassy sebagai Plh Gubernur Papua, sebagai upaya diskriminasi dan kudeta, yang sengaja di lakukan Pemerintah Pusat melalui Sekda Flassy
“ Pak Gubernur kaget ada surat penunjukkan Sekda sebagai Plh, dan bahkan memang tidak pernah ada surat maupun pemberitahuan sebelumnya baik dari Sekda ataupun dirjen di Kemendagri,” kata Wakil Ketua Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, Jumat (25/09/2021).
Ham Pagawak bahkan membeberkan sejumlah ketidakwajaran tahapan administrasi hingga akhirnya Dirjen Otda mengeluarkan surat penujukkan Sekda Flassy sebagai Plh Gubernur.
“Bagaimana surat kirim pagi terus siangnya sudah keluar SK Plh, apakah itu wajar? Nah Sekda juga sebagai bawahan Gubernur tidak pernah berkoordinasi dan bahkan informasinya yang mengajukan surat untuk Plh itu Sekda Flassy sendiri. Itu kan sudah keterlaluan,” jelasnya.
Kata Ham, Demokrat tidak akan tinggal diam melihat tindakan Sekda yang dinilai maladminstrasi tersebut.
“Ini ketua DPD kami, jadi kami tegas minta Kemendari mencabut surat Plh dan kembalikan nama baik Gubernur Papua,” kata Ham tegas.
Saat ini kata Ham Pagawak, massa sudah memadati kantor Demokrat Papua dan menyatakan sikap akan menduduki Kantor Gubernur Papua serta minta Sekda Flassy turun dari jabatannya saat ini.
“Jadi selama belum ada surat perncabutan Plh Gubernur, mereka akan menuntut dan duduki kantor Gubernur,” kata Ham. (TA)
Perang-perang terdahsyat dan terhebat agar supaya negara tahu, ada etika kepemimpinan.