Jayapura,Kawattimur – United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) harus mengklarifikasi pernyataannya, yang meminta kepada pemerintah Indonesia untuk membuka akses Tim Pencari Fakta ke Kabupaten Nduga, pasca aksi pembantaian puluhan pekerja PT. Istaka Karya di Bukit Kabo, Distrik Yigi pada 2 Desember 2018 lalu.
Hal ini ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Gerakan Rakyat Cinta (Gercin) NKRI Wilayah Papua, Albert A. Kabiay saat ditemui di Bilangan Ruko Dok II, Kota Jayapura, Jumat 18 Januari 2019.
Menurut Albert, apa yang disampaikan ULMWP terkait Nduga, sangat keliru dan menyesatkan masyarakat Papua, khususnya warga Nduga. Mengingat sejauh ini, lanjutnya, ULMWP merupakan organisasi illegal dan tidak diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.
Bahkan ia menilai ULMWP tidak perlu berbicara soal kemanusiaan dengan cara mengatasnamakan masyarakat Nduga di mata Dunia Internasional, yang tujuan dibaliknya adalah menyuarakan kemerdekaan untuk Papua. Sebab kata dia, ULMWP adalah organisasi yang bersifat ideologis yang pastinya bertentangan dengan nilai-nilai luhur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Apa urusan mereka (ULMWP) mendesak pemerintah membuka akses. Kita tau kasus Nduga banyak dipelintir oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyebutkan banyak masyarakat asli Papua jadi korban kebiadaban aparat keamanan. Padahal disana semua aman. Hanya saja yang menjadi kasus ialah pembantaian pekerja dari PT. Istaka Karya,” ungkapnya dengan didampingi Pimpinan Gercin Kabupaten Dogiyai, Mikhael Peuki, Jumat malam.
Lanjut Albert, apa yang disampaikan ULMWP dan diwartakan di salah satu media lokal, dengan menyebutkan masyarakat di 8 Distrik menjadi korban dalam Operasi Gabungan TNI-Polri dan berdampak pada pelanggan Hak Asasi Manusia (HAM), adalah tidak benar.
“Kalau mengungsi kemungkinan ada karena mereka trauma, tapi itu hanya sebagian, tidak semua warga yang ada di delapan Distrik. Pernyataan mereka hanya propaganda saja untuk menyudutkan Pemerintah Indonesia demi kepentingan mereka yang ingin menyuarakan kemerdekaan,” jelasnya.
Dirinya pun meminta agar pihak kepolisian mengambil tindakan tegas kepada oknum-oknum yang ingin memecah belah persatuan, dengan menyampaikan informasi tidak benar (hoax), baik di media sosial maupun secara verbal.
“Meraka ini harus ditindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Secara langsung mereka telah menyampaikan informasi tidak benar. Padahal buktinya TNI-Polri hadir untuk melindungi masyarakat, bukan malah menyiksa masyarakat seperti yang di sampaikan ULMWP,” ujarnya.
Lanjut Albert, secara moral seluruh masyarakat Papua bahkan Indonesia mendukung TNI-POLRI untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata. Karena menurutnya kelompok tersebut tidak menggunakan akal sehat dan tidak bermartabat dalam menyuarakan kepentingannya. Kabiay pun mengungkapkan jika selama ini kelompok kriminal bersenjata yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) selalu mengorbankan warga sipil atas kepentingannya.
Dirinya pun menyayangkan aksi kebiadaban yang dilakukan oleh kelompok tersebut di Nduga, karena rangkaian kejadian itu sangat berdampak terhadap berbagai aspek, mulai dari pembangunan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
“Mereka tidak punya otak, apa yang mereka lakukan sangat merugikan semua masyarakat karena aksi mereka banyak yang jadi susah. Saya mau tegaskan agar pihak kepolisian mengambil tindakan tegas. Berikan mereka efek jerah di mata hukum,” tandasnya. (Ara)
