Wamena Kawat Timur, – Dewan Adat Papua Wilayah Lapago Engelbert Sorabut menilai, Presiden Republik Indonesi, Ir. Joko Widodo dalam masa kepemimpinannya gagal menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di beberapa Wilayah di Tanah Papua.
Dikatakan, pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh wilayah Papua merupakan satu kejadian yang memilukan dan ini merupakan suatu kegagalan yang terjadi pada masa kepemimpinan Presiden RI Ir. Joko Widodo.
“Pertama itu kejadian di Paniai yang menimpa anak-anak sekolah dan dia janjikan tapi sampai hari ini belum di selesaikan, jadi kami anggap ini kegagalan dimasa kepemimpinannya,” kata Engelbert.
Terkait kejadian di Wilayah Kabupaten Nduga tepatnya di Distrik Yigi, Yal, Ndal dan Mbua, Dewan adat Papua Wilayah lapago menyampaikan keprihatinannya terhadap semua kejadian yang menelan korban yang begitu banyak.
Dikatakan, semua persoalan yang terjadi di Papua tidak pernah terjadi dikarekan akar permasalahan yang dihadapi di tanah Papua tidak pernah diselesaikan, sehingga dirinya berharap agar pemerintah Indonesia dapat melihat akar permasalahan terkait tuntutan Papua merdeka.
“Kalau akar permasalahan ini tidak selesai, pasti soal dan masalah ini tetap ada terus,” kata Engelbert Sorabut.
Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka tentunya permasalahan yang sama akan terus muncul kepermukaan dan akan menelan korban baik dari masayarakat sipil, TNI dan Polri dan jika hal ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, setidaknya dapat difalitasi oleh pihak internasional untuk bisa duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi di Papua.
Sementara itu, Pekerja Kemanusiaan dari Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP) Ence mengungkapkan, dalam natal bersama 2014 silam, Presiden Joko Widodo telah berjanji untuk menyelesaikan semua pelanggaran HAM di Tanah Papua, namun hingga saat ini belum ada satupun permasalahan dan pelanggaran HAM di tanah Papua yang diselesaikan oleh Presiden Ir. Joko Widodo.
Salah satunya ialah kasus Pania berdarah yang hingga saat ini belum diselesaikan padahal kasus itu terjadi pada saat kepemimpinan Ir, Joko Widodo.
“Ini hari HAM, jadi mari kita coba mengingatkan kembali walaupun kita sudah lupa,” kata Ence.
Menurutnya, apapun bentuk pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah Pusat, pemerintah Pusat diharapkan melihat sisi manusianya, karena selama manusianya tidak diperhatikan maka semua yang diusahakan akan menjadi sia-sia.
Sementara itu blokade yang dilakukan Personil TNI-Polri di Wilayah Kabupaten Nduga mengakibatkan warga setempat susah keluar dan masuk ke kampung halamannya sendiri bahkan warga dari 4 distrik yang ada di Wilayah tersebut terpaksa mengungsi ke Hutan.
Hal ini mendapat perhatian serius dari Ketua Jaringan Advokasi dan HAM Pegunungan Tengah Papua, DAP Wilayah Lapago, pihak keluarga dan juga Perwakilan KNPB dari beberapa wilayah yang ada di pegunungan tengah Papua.
Salah seorang perempuan, Raga Kogoya yang merupakan salah satu warga Distrik Mbua Kabupaten Nduga saat di temui dalam jumpa pers di rumah Bina, Senin (10/12/2018) mengungkapkan, hingga saat ini warga masyarakat dari Distrik Bumuyalma, Ndal, Yigi, Yal, tidak berada di rumahnya lagi, karena semua harus menyelamatkan dirinya ke tengah hutan belantara.
Dirinya meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo agar dapat mengenghentikan penyisiran yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri, karena sejak tanggal 2 hingga tanggal 10, masayarakat lokal sudah tidak berada di kediamannya.
Kepada Gubernur Provinsi Papua, dirinya meminta agar pemerintah Provinsi, DPRD Papua dapat melihat dan berbicara terkait adanya penyisiran yang telah meresahkan masyarakat sipil lokal yang ada di empat Distrik di Wilayah Nduga.
Dewan Adat Papua Wilayah Lapago Engelbert Sorabut meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera membuka akses ke daerah di sana khususnya Wartawan, Komnas HAM dan pemerintah setempat.
Karena dengan menutup atau memblokade daerah tersebut, dirinya menilai pemerintah Indonesia telah membungkam ruang Demokarasi di tanah air.
Sementara itu, Pekerja Kemanusiaan dari Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP) Ence meminta agar pemerintah Indonesia dapat melakukan evakuasi secara menyeluruah, bukan hanya untuk para korban dan juga masyarakat pendatang yang masih hidup, namun harus melakukan evakuasi seluruh warga lokal yang ada di daerah konfilik.
“Mau Papua ka atau Non Papua ka, semua di evakuasi, jangan hanya Non Papua saja yang dievakuasi, karena dari informasi yang telah diterima, sudah ada korban dari masyarakat lokal sipil setempat, ini belum lagi masyarakat yang sudah lari ke hutan karena takut dan resah,” tegas Ence.
Pemerintah Indonesia jangan membuat perbedaan diantara masyarakat yang ada di Indonesia, pemerintah harus merangkul masyarakat Papua sebagai masyarakat Indonesia dengan melakukan evakuasi menyeluruh.
Dirinya juga meminta agar pemerintah Indonesia memperjelas jenis operasi yang dilakukan di Wilayah Kabupaten Nduga dan juga harus memperjelas sipa yang bertanggungjawab terhadap operasi tersebut.
Ketua KNPB Ndugama Naaman menilai, setuasi pengamanan pas kejdaian di Distrik Yal yang dilakukan oleh TNI/Polri merupakan tindakan yang berlebihan.
Berlebihannya tindakan opersi yang dilakukan oleh Negara sangat berdasar dan berlebihan, karena personil yang ditempatkan dalam jumlah besar dengan peralatan perang yang cukup canggih.
“Kami harap Presiden dan Panglima TNI untuk dapat menjunjung tinggi keamanan masyarakat lokal yang ada di sana,” kata Naaman.
Dari informasi yang diterimanya, masyarakat lokal yang selama ini menetap dan tinggal disana tidak dievakuasi sama sekali.
Dirinya berharap, penanganan keamanan yang dilakukan di Wilayah Kabupaten Nduga tidak boleh sampai mengorbankan masyarakat lokal yang ada di sana, paling tidak negaa dapat menjamin hak-hak dasar masyarakat lokal dan pemerintah dapat melakukan evakuasi secara menyeluruh sebelum melakukan evakuasi.
Ketua Jaringan Advokasi dan HAM Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem menilai, kejadian yang sudah terjadi di Wilayah Kabupaten Nduga harus di sikapi dengan bijak oleh pemerintah Pusat dalam hal ini oleh Presiden Ir. Joko Widodo.
Karena jika tidak ditangani dengan bijak maka akan menimbulkan dampak yang buruk kepada Negara, dan juga jangan sampai operasi yang dilakukan oleh Militer saat ini dapat menjadi boomerang bagi Papua dan Indonesia yang berujung kepada masalah besar dan lepasnya Papua dari NKRI.
“Masalah Nduga kita piker masalah sepeleh, tetapi kita harus tahu bahwa jangan sampai dampaknya meluas dan masyarakat kecil menjadi korban, karena hal ini akan balik berdampak kepada kebijakan pemerintah dan Negara, hingga sampai kepada level internasional,” kata Theo Hesegem.
Dirinya juga meminta aagar presiden dapat membuka akses bagi Komnas Ham untuk masuk ke lokasi kejadian dalam rangka mengumpulkan data terkait kejadian tersebut.(NP)
