JAYAPURA, (KT) – Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 sekitar Rp 4 triliun, sementara anggaran tersedia pada APBD Induk 2020 mencapai Rp 2 triliun.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua akan mengajukan penambahan dana untuk PON XX Papua tahun 2020 pada APBD-Perubahan tahun 2020.
Menurutnya, penambahan anggaran kekurangan dana PON tersebut tentunya dapat ditutupi melalui APBD-Perubahan. Namun mempercepat APBD-Perubahan tersebut harus melalui pembahasan dengan Inspektorat dan BPKP. “Kegiatan yang diajukan harus dirasionalkan, untuk menambah kekurangan dana kita akan anggarkan pada APBD perubahan yang akan dilaksanakan sekitar bulan Maret atau April 2020,” Kata Lukas Enembe. Oleh karena itu, apakah bisa dipercepat atau tidak nanti melalui kesepakan
Sebelumnya Ketua PB PON XX Papua, Yunus Wonda mengatakan PB PON XX, akan merasionalisasi anggaran penyelenggaraan agenda olah raga nasional empat tahunan yang akan digelar di Papua pada 2020 mendatang.
Rasionalisasi dilakukan pihaknya karena awalnya jumlah cabang olahraga atau cabor yang akan dipertandingkan pada PON XX semula sebanyak 47 berkurang menjadi 37 cabor.
Menurutnya, awalnya dana penyelenggaraan PON XX dianggarkan senilai Rp 2,4 triliun. Hampir semua bidang dalam PB PON telah menyusun program perencanaannya. Namun ketika jumlah cabor yang akan dipertandingkan dikurangi, setiap bidang mesti menghitungan ulang kebutuhan anggarannya.
“Kami PB PON akan duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk merasionalisasi kembali angaran PON,” kata Yunus Wonda.
Lanjutnya, setelah dilakukan rasionalisasi hasilnya akan diserahkan kepada Gubernur Papua sebagai Ketua Umum PB PON XX. Jika hasil rasionalisasi rencana anggaran disetujui, maka dana penyelenggaraan akan dianggarkan dalam APBD Papua Tahun Anggaran 2020. ”Anggaran ini diluar pembangunan infrastruktur. Hanya untuk penyelenggaraan,” ujarnya.
Wonda menduga, yang akan membutuhkan alokasi anggaran cukup besar saat penyelenggaraan yakni terkait konsumsi, akomodasi, perlengkapan, seremonial pembukaan dan penutupan. “Kalau transportasi tidak, karena sarana transportasi rata-rata sumbangan dari Menteri Perhubungan,” ucapnya.
