Wamena (KT) – Ketua Partai Beringin Berkarya Kabupaten Lanny Jaya, Maretin Kogoya menilai terkait keterlibatan TNI untuk mengajar sangat tidak layak.
Namun menurut Maretin, yang harus dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DP2AD) Provinsi Papua, harus melakukan evaluasi keseluruhan terhadap peran aktif tenaga guru, bukan menggantikan TNI sebagai tenaga pengajar di sekolah.
Maretin Kogoya yang juga sebagai DPRD Lanny Jaya Periode 2019-2024 menilai, keterlibatan TNI untuk mengajar akan membawa dampak buruk terhadap perkembangan karakter anak-anak khususnya yang ada di Wilayah Pegunungan Tengah Papua.
“TNI itu punya tugas yang berat di Negara ini, jadi mereka tidak perlu terjun di pendidikan, ” Ungkap Maretin, Selasa (4/2/2020) melalui telepon seluler.
Menurut Maretin, Kepala Dinas DP2AD Provinsi Papua sebenarnya memahami nilai dan potensi seorang tenaga pengajar atau guru, karena seorang tenaga guru memiliki kemampuan yang mumpuni dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah.
Sehingga Maretin menyarankan, Kepala DP2AD dapat memanggil dan melakukan evaluasi menyeluruh semua Kepala Dinas Pendidikan Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
Selain itu, yang harus dilakukan Kepala Dinas DP2AD ialah dengan melakukan evaluasi semua tenaga pengajar yang ada di Provinsi Papua, bukan malah harus menjadikan TNI sebagai tenaga pendidik.
“Pada Dasarnya, kami 25 DPRD Lanny Jaya menolak gagasan yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi Papua, ” Kata Maretin Kogoya.
Soal mendidik dan memberikan pelajaran di sekolah pada anak Murid bukanlah tugas dan tanggungjawab seorang Prajurit TNI, melainkan menjadi tanggungjawab tenaga pengajar atau Guru.
“Saya mau sampaikan, yang bisa atasi maju dan tidaknya pendidikan adalah guru-guru yang ada di Tanah Papua, ” Tegas Maretin.
Selain itu juga, Maretin meminta agar ada kontrol langsung dari setiap kepala daerah dalam hal ini Bupati Lanny Jaya kepada setiap tenaga pengajar yang ada di wilayah Kabupaten Lanny Jaya.
Jika memang ditemukan ada tenaga pengajar atau guru yang malas, hendaknya dapat dilakukan tindakan tegas dengan cara pemberhentian atau pemecatan.
“Ini juga untuk kemajuan penerus generasi bangsa ini, dan ini harus dilakukan juga oleh setiap Kepala daerah yang ada di Papua, ” Ungkap Maretin.
Dirinya sangat ragu, jika TNI terlibat mengajar maka akan menimbulkan nilai negatif dikalangan anak didik, terutama pada perkembangan karakter seorang anak didik yang ada di daerah pedalaman dan pegunungan.
“Ini nilai negatifnya, akan berdampak ke anak sekolah karena mereka masih trauma, ” Ungkap Maretin.
Dirinya selalu DPRD Lanny Jaya bersama teman-teman DPRD Lanny Jaya akan berupaya mendorong hal ini ke DPRP agar wacana keterlibatan TNI dalam Proses pendidikan bisa dibatalkan.
Selain itu, dirinya meminta agar dalam penerimaan Formasi CPNS, Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dapat memprioritaskan lulusan tenaga guru. (NP)
