SENTANI – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua melakukan kunjungan ke Kabupaten Jayapura pada Selasa (3/3) siang.
Kunjungan kali ini untuk beraudiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, guna memastikan kesiapan Kabupaten Jayapura selaku tuan rumah kejuaraan multieven Nasional di Indonesia yang diadakan setiap 4 tahun sekali oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Rapat Bupati Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, itu dipimpin langsung oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, dan dihadiri sejumlah OPD teknis, baik itu dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pertahanan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Papua serta Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim mengatakan Pihaknya melakukan kunjungan untuk mendengar secara langsung informasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab)) Jayapura selaku tuan rumah pelaksanaan PON XX tahun 2020.
“Dari persiapan, baik secara fisik berkat dukungan dana dari APBD Provinsi maupun Kabupaten Jayapura, termasuk menghindarkan terjadinya overlap atau tumpang tindih dalam membiayai satu kegiatan yang sama,” aku Herlin Beatrix Monim usai agenda kunjungan kerja (Kunker) Komisi IV DPR Papua di Kabupaten Jayapura, Selasa (3/3) siang.
Selain itu, Herlin menambahkan, overlap pembiayaan pada pekerjaan infrastruktur pendukung PON sejauh ini bisa dihindari berkat adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Pemerintah Provinsi Papua, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan sebagai dua instansi yang berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur PON XX.
Politisi Perempuan dari partai NasDem Papua itu memaparkan, sebagai Komisi IV DPR Papua yang membidangi infrastruktur dan dari hasil Panja, pihaknya menilai ada sejumlah cacatan yang perlu diperhatikan Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemda Kabupaten Jayapura dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur pendukung PON XX.
Agar keduanya tidak saling menunggu yang pada akhirnya bisa menghambat penyelesaian pekerjaan, kata Herlin maka dalam pertemuan itu dibagi mana saja yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi Papua maupun Kabupaten Jayapura.
“Contohnya seperti Dermaga Yahim yang dikerjakan Dinas Perhubungan namun jembatannya menjadi tanggung jawab Dinas PU Provinsi Papua. Karena tadi (kemarin) Pemerintah Kabupaten Jayapura bilang mereka masih menunggu Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan penyelesaian itu di tahun ini,” katanya.
“Maka kami melakukan Panja sebagai pengawasan dari Komisi IV DPRP, serius atau tidak pihak Dinas PU Provinsi Papua dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura sebagai mitra kami di Komisi IV dalam bekerja,” ujar Herlin menambahkan.
Sebelum mengadakan pertemuan dengan para mitra, Herlin selaku Ketua Komisi IV telah terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah data dan ditemukan ada sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti.
Yang mana hal-hal yang dianggap sangat mendesak dan perlu segera mendapatkan perhatian akan didorong pada sidang perubahan.
“Di sidang perubahan secepatnya akan kita dorong, supaya apa yang menjadi harapan suksesnya PON XX ini bisa tercover semuanya. Tentu tercover dalam hal sesuai dengan aturan dan mekanisme,” tutup Herlin.
