Wamena (KT) – Salah satu tokoh masyarakat asal Kabupaten Yalimo, Yanes Alitnoe menyebutkan, pernyataan yang dikeluarkan Sekda Yalimo dan juga DPRD Kabupaten Yalimo terkati anggaran 20 Miliar telah membohongi masyarakat.
Menurut Yanes, informasi yang diketahuinya, bahwa anggaran yang disiapkan pemerintah Yalimo hanyalah 13 Miliar, sedangkan pernyataan yang dilontarkan Sekda Yalimo serta DPRD Yalimo sangat tidak benar dan telah membohongi masyarakat.
“Kami rasa ini pembohongan Publik dan kami menilai kondisi keuangan tidak bisa dipastikan baru pak Sekda menyampaikan hal ini termasuk ketua DPRD Yalimo,” ungkap Yanes Alitnoe, Jumat (24/4/2020) di Wamena.
Dirinya menilai, 25 Anggota DPRD Yalimo hanya diam seribu bahasa dan juga tidak pernah melakukan pertemunatau rapat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Yanes juga menilai terkati pelantikan DPRD yang telah dilakukan pada 5 Desember 2019, namun hingga saat ini belum ada pemilihan Ketua Devinitif di Legislatif Yalimo.
“Pelantikannya kapan, karena masyarakat menuntut, proses-proses ini harus segera dilakukan supaya fungsi lembaga berjalan dengan baik,” kata Yanes.
Yanes memastikan, akan mengawal realisasi anggaran 20 Miliar yang disampaikan Pemerintah dan DPRD Yalimo, jika hal tersebut tidak berjalan maka bisa dikatakan terjadi pembohongan Publik.
Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Yalimo, Edison Peyon SP mengakui, terkait anggaran 20 Miliar yang disebutkan tidak pernah dibicarakan di DPRD, namun itu disampaikan oleh Pemerintah Yalimo melalui Sekda Yalimo.
“Kami tidak pernah sebut nilai uang yang disebutkan, namun sesuai data yang dikeluarkan keuangan memang 13 Miiar sudah tepat,” ungkap Ketua DPRD Sementara.
Ketua DPRD memastikan, masyarakat Yalimo jangan Keliru dan tidak boleh asal bicara, karena pada intinya, dana 20 miliar yang disebutkan tidak pernah dibicarakan DPRD Yalimo.
Tekait pelantikan Ketua DPRD Devinitif, Ketua Sementara DPRD Yalimo mengakui, pelantikan Unsur Pimpinan DPRD akan dilakukan, namun untuk saat ini masih dihadapkan pada masalah besar yang dihadapi seluruh bangsa Indonesia yaitu penanganan dan pencegahan Virus Covid-19.
Sehingga pelantikan unsur Pimpinan belum dapat dilakukan, namun jika semua sudah ditangani maka proses pelantikan tetap berjalan.(NP)
