JAYAPURA (KT) – Pemerintah Pusat diminta fokus menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di tanah Papua
Hal itu disampaikan Anggota Frakri Gerindra DPR RI, Yan P Mandenas, sebagai responnya terhadap sikap pemerintah yang dinilai terlalu berlebihan dalam menyikapi dinamika Sosial Politik di Tanah Papua.
“Berbagai pelangaran HAM hingga saat ini belum ada penyelesaian secara tuntas, jikapun saat ini masyarakat terus menyuarakan Aspirasi Papua Merdeka, itu sebagai respon dari cara-cara penanganan persoalan papua yang tidak tuntas,” kata Yan Mandenas, Jumat (04/11/2020).
Anggota Komisi 1 DPR-RI ini menilai Papua ibarat daerah Operasi Militer yang tidak pernah tuntas dalam penaganan Konflik sosial politik, bahkan sangat di sayangkan cipta kondisi terus terjadi di Tanah Papua, denga sejumlah Kejadian Yang menyakitkan hati masyarakat Papua oleh Oknum- Oknum Yang tidak bertangung jawab.
“Itulah dampak, sehingga berakibat pada Respons masayarakat Papua seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan layak di negeri nya sendiri. Korban Rakyat papua ibarat makluk yang tidak berharga dimata Pemerintah pusat,” katanya.
Mantan Anggota DPR Papua ini berharap Pemerintah Pusat segera mengintropeksi diri tentang berbagai sikap Pemerintah yang tidak konsisten terhadap penaganan berbagai persoalan Papua, mulai dari Penaganan Kemanan, Konflik Sosial Politik, Korupsi, Pembangunan manusia Papua, Pemberdayaan Orang Asli Papua dan Peyelesaian Pelangaran HAM di Papua Yang tak kunjung usai.
“Saya berharap penaganan di Papua tak sekedar implementasi kebijakan semata terhadap Pembangunan, yang terlebih penting tidak terjadi diskriminasi berlebihan terhadap rakyat Papua dalam segala perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah, termasuk kelompok masyarakat tertentu yang sangat diskriminatif terhadap Masayarakat Papua khususnya dalam penanganan masalah sosial politik,” jelas Mandenas.
Lanjut Mandenas, Pemerintah juga perlu menetapkan kebijakan yang relevan dan dapat di terima seluruh Rakyat papua, tanpa harus menutupi dosa Pemerintah terhadap perilaku oknum-oknum aparat yang terkesan terus menerus mencoreng institusinya.
“Apapun tuntutan Rakyat Papua hari ini, itu merupakan ungkapan kekecewaan terhadap berbagai kejadian maupunkejangalan Yang tak kujung usai di Tanah Papua,” katanya.
Sebab, sepanjang Pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, kata Yan Madenas, maka tentunya akan ada solusi Damai di Tanah Papua sebagai bagian Yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Rakyat Papua butuh perlakuan Adil, sebab tanpa keadilan, saya yakin eskalasi politik di Tanah Papia tidak akan berkahir karena Rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri,” katanya.
Diakhir tanggapanya, Yan Mandenas kembali mempertanyakan siapa yang menciptakan Konflik di papua selama ini kalau bukan Pemerintah lewat arogansinya dalam berbagai kebijakan yang sering lalai dalam penerapan di Lapangan.
“Jadi Pemerintah jangan menutupi dosa dan kejahatan Negara terhadap rakyat Papua, tapi mari kita jadikan rakyat Papua sebagai subject Pembangunan lewat partisipasi mereka sehingga masayarakat papua akan Selalu merasa di hargai dan diberikan tempat oleh Pemerintah,” katanya. (TA)
