Kewenangan Dipangkas, Gubernur Enembe Bakal Pulangkan Seluruh Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus

JAYAPURA (KT) – Gubernur Papua, Lukas Enembe berencana memulangkan seluruh mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan di dalam maupun negeri.

” Anak-anak yang kita kirim beasiswa tahun depan semua harus pulang, karena tidak ada beasiswa. Tahun ini diberhentikan semua atau kami akan menyurat kepada orang tua untuk pulangkan mereka,” kata Gubernur Enembe, Sabtu (20/11/2021).

Alasan Gubernur Enembe akan memulangkan para mahasiwa yang mendapat beasiswa Otsus tersebut, ditengarai lantaran Pemerintah Papua kecewa terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, yang dinilai mengambil alih kewenangan Pemerintah Papua dalam hal pembagian penerimaan dana Otsus sebagaimana termuat dalam UU Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

” UU Nomor 2 Tahun 2021 membuat kita (Pemerintah Provinsi Papua, red) tidak ada kewenangan, semua pusat yang atur,” kata Gubernur Enembe, Sabtu (20/11/2021).

Gubernur Enembe mengaku kecewa lantaran dipercayakan negara untuk mensejahterakan Papua namun tidak diberikan kewenangan. ” UU Nomor 2 ini membuat kita tidak ada kewenangan semua diambil alih, semuanya pusat yang atur. Perencanaan semua mereka,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda menyebut APBD Papua Tahun 2021 bakal mengalami penurunan siginifikan dari tahun sebelumnya. “Tahun depan kita hanya mengelola dana Rp8 Triliun dari Rp14 Triliun APBD 2021,” kata Yunus Wonda.
Ia mengaku, saalah satu faktor penurunan APBD tersebut, menyangkut pembagian penerimaan dana Otsus di Tahun 2022 yang diatur langsung pemerintah pusat.
” Aturan baru untuk pembangian penerimaan dana Otsus diatur oleh Pemerintah Pusat, dan ini akan mempengaruhi khas keuangan Pemprov Papua sehingga secara otomatis APBD juga turun,” jelas Politisi Demokrat ini. (TA)

Responses (8)

welkam

Mengikuti berita

Excellentcy Bapak Gubernur Papua, saya senang untuk aVice Education Dengan Dana Otsus Dari Parovinsi Papua mengenai belajar dengan bangku pendidikan yang berbeda adalah saham untuk Papua kedepan. Baik kami mau ingin bertanya bahwa”
1 .Di Papua ini ada brapa suku yang OAP dari 7 wilaya adat?
2. Berapa Student kah jumlahnya yang Bapak Hendak dipulangkan kembali ke Papua?
3. Ada berapa student kah perwakilan dari satu suku asli Orang Papua yang disekolahkan?
4. Misalkan, kalo dari satu suku lani saja yang disekolahkan jumlahnya yang banyak dengan dana Otsu Provinsi, trus dari pada suku Papua yang lain jumlahnya beberapa saja bahkan suku papua yang lain tidak ada yang disekolakan sama sekali itu, Bagaimana Menurut Bapak Gubernur?
5.Bagaimana dengan Permohonan atau Porposal untuk Pendidikan yang suda diayukan dari periode pertama sampai sekarang jata-jata yang disekolahkan dan pelajanan public tidak menyentu pada hal Suda punya kemampuan untuk sekolah?
6. Bagaimana yang punya kemampuan tetapi, tolak sponsor untuk sekolah karna rakus hak orang lain sebenarnya semua orang papua punya hak sekolah ?

Demikian pertanyaan kami.
Terimakasih

Dalam hal ini bagi Papua anda sebagai pejabat tidak ada yang diakui kemapuan untuk mengatur baik dalam pengelolaan ekonomi maupun pengelolaan pba pembangunan. Oleh karena dianggap tidak mampu. Di provinsi lain tidak demikian baik kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah tidak dianggap dan hari hari ini smelter sudah dibangun di pulau Jawa artinya kita sudah dirampok oleh pemerintah Indonesia. Tidak ada pilihan dan tidak ada berkata kata. Memang benar bahwa pemerintah Indonesia tidak butuhkan manusia atau SDM sehingga teriakan masyarakat Papua tidak akan didengar oleh pemerintah melainkan mereka menginginkan kekayaan alam saja.
Mahasiswa seharusnya sudah pulang dari 2019 karena mereka sudah tahu maksud dan tujuan negara dari pada pemerintah Papua yang menjadi ikut ikutan!