Nabire, (KT)– Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah terus memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui pendekatan dialogis. Langkah nyata ini diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) Operasi Cinta Damai Noken 2026 yang mengusung tema “Penguatan Sinergi Polri dan Tokoh Masyarakat Papua Tengah dalam Menjaga Kamtibmas yang Aman dan Damai”, bertempat di Nabire, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini. Turut mendampingi Kapolda, Ketua FKUB Papua Tengah Ignatius Adii dan Ketua DPRD Kabupaten Nabire yang juga merupakan tokoh perempuan, Nanci Karolin Warobay. Forum ini juga dihadiri oleh jajaran tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala suku, serta perwakilan berbagai paguyuban dan kerukunan masyarakat dari seluruh wilayah Papua Tengah.
Bukan sekadar ajang silaturahmi, FGD ini dirancang sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, sekaligus mencari solusi bersama atas berbagai tantangan sosial dan keamanan di wilayah Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Kapolda Brigjen Pol Jermias Rontini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi pelopor perdamaian dan mitra strategis Polri.
“Mari kita memperkuat komunikasi, menyelesaikan setiap persoalan melalui dialog dan musyawarah, serta bersama-sama menangkal provokasi maupun hoaks yang dapat memecah belah persatuan,” ujar Kapolda.
Ia menegaskan bahwa institusi yang dipimpinnya berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik. “Komitmen saya tegas, Polri harus menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Dari forum yang sangat baik ini, kita bisa memetakan situasi kamtibmas yang sebenarnya terjadi di lapangan,” imbuhnya.
Menyerap Persoalan Akar Rumput: Batas Wilayah hingga Hak Ulayat
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan krusial dari para tokoh masyarakat:
Pendekatan Adat untuk Konflik Batas Wilayah: Kepala Suku Mee Papua Tengah, Melkias Muyapa, menyoroti konflik sengketa wilayah yang masih terjadi, salah satunya persoalan Kapiraya yang melibatkan masyarakat Kamoro dan Mee. Ia menekankan pentingnya penyelesaian berbasis hukum adat dengan melibatkan kepala suku setempat.
Kesejahteraan dan Isu Tambang: Perwakilan Suku Wolani, Harun Agimbau, menyampaikan keluhan terkait tingginya angka pengangguran di delapan kabupaten. Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya kejelasan kesepakatan terkait aktivitas pertambangan yang memanfaatkan wilayah adat agar tidak merugikan pemilik hak ulayat.
Literasi Digital dan Pos Kamling: Tokoh agama Protestan, Pdt. Junus Mabubedari, mendorong penguatan literasi digital untuk membendung hoaks pembawa konflik. Ia juga menyarankan peningkatan patroli dan pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (pos kamling).
Solusi Kapolda: Mediasi, Lapangan Kerja OAP, dan Teknologi
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Kapolda menyatakan kesiapan Polda Papua Tengah untuk bertindak sebagai fasilitator dan mediator yang netral guna mencapai solusi damai bagi semua pihak yang bersengketa.
Kapolda juga sepakat bahwa keamanan tidak bisa dipisahkan dari faktor kesejahteraan. Untuk menekan angka pengangguran, ia mendorong perluasan akses bagi Orang Asli Papua (OAP) di sektor pendidikan kedinasan, rekrutmen pemerintahan, serta pelatihan keterampilan kerja.
Terkait keamanan lingkungan, Kapolda berencana mengombinasikan metode konvensional dan modern. “Selain mengaktifkan pos kamling, dukungan teknologi seperti pemasangan CCTV di pos-pos keamanan sangat diperlukan untuk membantu pemantauan situasi secara real-time,” jelasnya.
Apresiasi dan Dukungan dari Tokoh Daerah
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Nabire, Nanci Karolin Warobay, memberikan apresiasi tinggi atas kepemimpinan Brigjen Pol Jermias Rontini selama kurang lebih empat bulan menjabat yang dinilai membawa energi positif bagi stabilitas wilayah. Kendati demikian, Nanci mengingatkan perlunya sinergi lintas sektor yang lebih kuat untuk menyelesaikan persoalan harian warga, mulai dari penataan kebersihan, distribusi BBM, hingga ketertiban lalu lintas.
Dukungan senada disampaikan Ketua FKUB Papua Tengah, Ignatius Adii, yang menegaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat harus dibangun di atas fondasi tiga pilar: nilai adat, ajaran agama, dan hukum positif yang berlaku.
FGD Operasi Cinta Damai Noken 2026 ini diakhiri dengan suasana penuh keakraban. Melalui semangat musyawarah ini, seluruh elemen yang hadir sepakat bahwa menjaga kedamaian di Papua Tengah adalah tanggung jawab kolektif demi mewujudkan masa depan daerah yang lebih harmonis dan sejahtera.
