JAYAPURA (KT) – Papua Corruption Watch (PCW) mendorong Gubernur Papua, Lukas Enembe agar mempercepat proses penjaringan pengirisan pimpinan birokrat yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Papua. Dorongan ini disertai beberapa catatan yang intinya agar kedepan para birokrat yang dipilih dapat menjabarkan visi misi kepala daerah serta melahirkan inovasi dan akselerasi .
Adapun catatan kritis yang diharapkan menjadi pertimbangan Gubernur Papua, kata Founder PCW, Muhammad Rivai Darus, SH yakni terkait dengan kemampuan para pimpinan OPD untuk menterjemahkan implementasi UU Otsus secara maksimal
“PCW mencatat kurang dari 20 persen pimpinan OPD dapat menafsirkan dan menterjemahkan visi misi serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Papua,” kata Rivai Darus
Selanjutnya, terdapat beberapa dinas yang menurut PCW diperlukan pimpinan yang mampu menjawab pemikiran Kepala Daerah secara total.
“Artinya, orang yang mampu memahami tata aturan, penjabaran UU Otsusdan peraturan lainnya sehingga mampu menggerakkan tujuan Otsus secara massif dan tepat sasaran,” jelas Rivai.
Berikutnya, birokrat yang nantinya dipilih sebagai pimpinan adalah sosok yang bebas atau bersih dari catatan hukum. “ PCW berharap Gubernur dapat melakukan pengecekan dan penilaian trada record calon OPD terkhususnya catatan hukum,” kata Rivai
Intinya kata Rivai, sebagai organisasi yang bekecimpung dalam bidang hukum, PWC akan melakukan control social untuk menjaga Papua sebagai zona integritas anti korupsi dengan mengedepankan upaya pencegaran, eduksi dan Papua menjadi zona minim korupsi.
“Dalam hal ini, PCW dengan niat tulus mengawal pembangunan di Tanah Papua, sebagai asset regenerasi masa depan masyarakat Papua,” katanya. (TA)
