JAYAPURA (KT) – Ketua KPU RI, Arif Budiman mengatakan tahun 2020 terdapat 270 daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada serentak. Pelaksanaan Pilkada yang direncanakan pada September 2020 ini diikuti oleh 9 Provinsi 261 Kabupaten/Kota, dan 11 Kabupaten diantaranya di Provinsi Papua.
“Tahun ini, ada 9 Provinsi dan 261 Kabupaten/Kabupaten Kota yang melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak,” kata Aris Budiman usai Deklarasi Damai Pemilu Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua, Selasa ( 8/10/2019).
Terkait itu, Arif mengatakan KPU mendorong penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dimana untuk Papua dari 11 kabupaten baru terdapat dua kabupaten yang belum melakukan penandatanganannya. “Secara nasional untuk NPHD yang sudah di teken sekitar Rp7,3 Triliun itu untuk updet kemarin,” katanya.
Sementara untuk Papua, lanjutnya Gubernur Papua telah memberi sinyal agar kepala daerah yang belum menyelesaikan penandatangan NPHD agar di lakukan secepatnya.
“Gubernur sudah memberi sinyal, kalau tidak bisa harus di buat jadwal yang terukur, artinya KPU sama pemerintah kabupaten bertemu dan menentukan tanggal kepastian untuk penandatanganan NPHDnya,” katanya.
Ia berharap untuk dua kabupaten tersebut, agar jangan mengulur waktu alias molor. Dengan harapan, waktu yang tersisa dapat dilakukan pembahasan anggaran.
“Karena kalau saya paksakan hari ini harus di tanda tangani saya kan tidak tau situasi disana, jangan sampai anggarannya masih di bahas atau di analisis,” katanya.
Terkait dengan situasi Papua yang selalu di sebut-sebut sebagai daerah rawan konflik, Arif Budiman mengatakan, semua daerah di Indonesia menjadi perhatian KPU, sebab setiap daerah memiliki karakteristiknya masing-masing.
“Ada daerah yang konflik tapi konfliknya itu karena kondisi masyarakat yang heterorogen, ada juga yang konflik karena sejarah jadi macam-mcama, makanya kita tidak memetakan secara khusus,” katanya.
Sementara Gubernur Papua, Lukas Enembe mengaku, Kabupaten Supiori dan Waropen hingga saat ini belum menyelesaikan penandatanganan NPHD Pilkada serentak 2020. “ saya harap dalam pekan ini sudah lakukan penandatanganan NPHD, sebab ultimatunnya tanggal 1 Oktober sudah di tanda tangan. Kita sudah beri kesempatan sampe minggu ini, sehingga NPHD itu harus sudah di tanda tangani, karena kalau tidak begitu bagaimana mau menyelenggarakan Pemilu,” kata Gubernur.
Gubernur bahkan telah memberi warning kepada kepala daerah, kata Gubenur NPHD itu adalah tugas Kepala Daerah. Jikapun, KPU mengajukan anggaran yang besar, itu bagaimana pemerintah bersama DPRD rasionalkan dan itu disetujui.
“Kalau selama anggaran itu tidak di setujui atau di tanda-tangani maka Pilkada tidak akan dilaksanakan, maka itu saya harap minggu ini sudah selesai,” katanya tanpa kompromi.
Dilansir kompas.com, Kementerian Dalam Negeri memperpanjang waktu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) hingga 14 Oktober 2019 bagi kepala daerah.
Sebelumhya tenggat waktu NPHD pada 1 Oktober 2019 lalu, namun akhirnya keputusan tersebut diperpanjangan berdasarkan hasil Rapat Evaluasi Pendanaan Pilkada 2020 di Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri), Senin (7/10/2019) lalu dengan perwakilan daerah yang belum menyelesaikan NPHD atau anggaran dana hibah untuk pilkada-nya.
“Sesuai dengan apa yang tadi disepakati di dalam rapat koordinasi ini, maka pemerintah memberi waktu cukup longgar (penyelesaian NPHD), sampai tanggal 14 Oktober 2019,” ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin.
Untuk Diketahui, Penyelenggara Pemilu bersama Pemerintah Provinsi dan 11 Kabupaten bersama pihak melakukan penandatangan deklarasi damai Pemilukada Serentak Tahun 2020 di Papua. Kegiatan seremonial tersebut juga ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati. (TA)
