JAYAPURA (KT) – Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka tegas menyatakan pernyataan Mantan Anggota Komnas HAM Natalius Pigai, Provokatif, Politis dan Rasialis.
Ketegasan Bupati, menyusul statement Natalius Pigai melalui cuitan twitternya terhadap kelulusan CPNS dan jumlah pejabat OAP di Pegunungan Bintang.
“Itu pernyataan yang menyesatkan, sarat kepentingan, bertendensi politis, rasialis dan propokativ. Saya sangat menyesalkan ada seorang tokoh, menyampaikan statement demikian tanpa dilandasi data dan fakta,” kata Constant, kepada Kawat Timur, Sabtu malam.
Dalam pernyataannya, kata Bupati, Natalius Pigai menyorot tentang kelulusan CPNS Kabupaten Pegunungan Bintang yang didominasi 85 persen Non OAP.
Kata Bupati, itu hal yang sangat tidak benar dan menyesatkan. Sebab pada kenyataannya, tidak demikian. Dimana, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, telah bekerja sesuai araha pusat tanpa ada intervensi apapun.
“Kami ini bekerja sesuai aturan, Saudara Natalius, jangan hanya bicara dari Jakarta. Kalau memang perduli dengan kami, datang di Pegubin dan mari duduk bersama, kita bicara,” jelasnya.
Bupati juga membantah pernyataan sebagian besar pejabat fungsional di Pegunungan Bintang lebih banyak Non OAP. Dimana dalam bahasanya, disebutkan dari 22 pejabat bahwa hanya 4 pejabat OAP, sementara sisanya Non OAP.
“Beliau ini seorang tokoh Nasional, saya sangat menyesalkan ada pernyataan yang menurut saya sangat tidak terpuji,” katanya.
Bupati menduga, pernyataan-pernyataan itu dilatarbelakangi kepentingan politis, apalagi saat ini Kabupaten Pegunungan Bintang sedang masuk dalam tahapan Pilkada.
Sehingga, Bupati menyarankan apapun yang disampaikan tersebut, hendaklah di konfirmasi kepada pemerintah.
“ Yaa.. sebelum komentar, konfirmasilah di kami sebagai pemerintah,” tandas Bupati.
Beberapa waktu lalu, Natalius Pigai dalam cuitannya di akun twitter, meminta Mendagri dan Parpol besar untuk memberikan attensi kepada Kabupaten Pegunungan Bintang.
“CPNS hari ini 85% non asli. Tapi bupatinya sedang gerilya untuk maju lawan kotak kosong. Saya minta atensi Mendagri (Tito) & Partai-partau di Jakarta. Kantor BKD hari ini dihancurkan!,” tulis Pigai.
Selain itu, Pigai juga menyebut “Potret otsus gagal: (Kabupaten) Pegunungan Bintang Papua, dari 22, Putra Asli hanya 4 orang Kepala Dinas, sedangkan 18 orang non asli Non Asli,” tulis Pigai sembari menyematkan foto yang diduga diambil dari salah satu ruangan BKD kabupaten Pegunungan Bintang yang dirusak massa. (TA)
