JAYAPURA (KT) – Wakil Ketua Partai Demokrat (PD) Papua, Ricky Ham Pagawak tegas menyatakan, Demokrat ataupun kader Demokrat, tidak punya kewenangan memberikan dukungan terhadap penunjukkan Sekda Devinitif Papua.
Ketegasan ini disampaikan Ham Pagawak terkait adanya kader Demokrat yang disebut-sebut membawa kapasitasnya sebagai Kader PD dan mendukung penunjukkan Dance Flassy sebagai Sekda Definitif Papua sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 159/TPA Tahun 2020.
“Kalau ada dukungan itu secara pribadi, bukan atas nama partai, siapun dia!!. Jadi kalau ada dari kader atau pengurus Demokrat yang menyatakan dukungannya terhadap Dance Flassy dan membawa-bawa nama Demokrat, saya katakan itu dia bicara atas nama pribadi bukan Demokrat,” tegas pria yang akrab disapa RHP Ini, kepada wartawan, Selasa (03/11/2020) malam.
Selaku pengurus PD Papua dan kader militan Partai berlambang Mercy ini, RHP dengan nada tegas menyatakan Demokrat tidak pernah menyatakan dukungan terhadap Dance Flassy.
Sehingga menurut RHP, terlepas dari itu, jika ada yang menyatakan dukungan dan membawa nama Demokrat, maka itu pribadi orang tersebut.
“Ya mungkin de pu ipar kah? Atau apa kah? Jadi dia bicara sebagai pribadinya, dan bukan Partai karena Partai tidak boleh ikut terlibat,” tegasnya.
Sekedar diketahui Keppres 159 tahun 2020 terkait penunjukkan Dance Flassy sebagai Sekda Definitif Provinsi Papua, hingga saat ini masih menulai pro dan kontra di kalangan elite politik yang ada di Provinsi Papua.
Sebagaimana dikutib dari laman kamerapapua.com
salah satu Anggota DPR-RI dapil Papua dari Partai Demokrat juga pernah menyampaikan dukungannya terhadap Dance Flassy.
“Dance Yulian Flassy berpengalaman sebagai Sekda di Tolikara, yang berada di Pegunungan Tengah Papua dan Sekda Sorsel, yang berada dipesisir, sehingga dapat menjadi penyeimbang kepemimpinan di Provinsi Papua,” ujar anggota DPRRI tersebut, yang juga disebut-sebut masih terikat hubungan keluarga dengan Dance Flassy. (TA)
