JAYAPURA (KT) – Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 159/ TPA tahun 2020 tentang penunjukan Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Definitif Provinsi Papua dipertanyakan Asosiasi Bupati Pengunungan Tengah.
Mewakili 9 kepala Daerah yang ada di Wilayah Pegunungan Tengan Papua, Ricky Ham Pagawak meminta Presiden RI melalui Mendagri untuk menyampaikan kriteria dan syarat Pengangkatan Sekda Provinsi Papua sebagaimana Keppres yang dikeluarkan per 23 September tersebut.
“Atas nama Bupati 9 kabupaten saya harap Pak Presiden segera jawab dan tidak akan lakukan pelantikan di sini (papua,red) itu,” kata kata Ham Pagawak kepada wartawan, Selasa (03/11/20) malam.
Sebab, kata Ham Pagawak, pelaksanaan seleksi Sekda Papua dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan skor yang telah diketahui masyarakat Papua. Namun hasil akhirnya Presiden memilih Sekda dengan nilai skor terendah, ketimbang putra Papua yang memenuhi syarat dengan nilai terbaik.
“Inikan jadi pertanyaan, apakah mungkin Nagera menilai Doren Wakerkwa ini bukan bagian dari Indonesia atau sejenisnya? Itu harus jelas, sebab jika demikian, jangan adu domba kita sesama Papua,” katanya.
Dengan hasil akhirnya yang buntutnya menjadi polemik di Papua, Ham Pagawak menilai penetapan Sekda definitif Papua bukanlah berdasarkan hasil Timsel melainkan sebuah keputusan politik.
Apalagi sejauh ini tidak ada aturan atau dasar hukum yang mengatakan keputusan Sekda Devinitif ada ditangan presiden.
“Dan jika benar itu keputusan Politik, maka saya menilai ada orang Parpol yang bermain,” tegasnya.
Untuk itu, Ham Pagawak minta agar Presiden dapat mengkaji kembali Keppres tersebut. Pasalnya,
hasil Timsel, membuat publik di Papua menaruh harapan besar kepada Doren Wakerkwa untuk dilantik sebagai Sekda Papua.
“Putra terbaik Pegunungan Tengah ini sudah siap, kita mau belajar, kita mau berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dalam bingkai NKRI. Sehingga, mari saling menghargai hasil Timsel,” katanya.
Ham Pagawak juga berharap Presiden dan Mendagri dapat memberikan pendidikan politik dan aparatur yang baik kepada orang Papua.
“Kami ini mau belajar, jika kami diajarkan yang tidak sesuai harapan, bagaimana orang Papua akan maju? Bagaimana Orang Papua bisa merasa di Indonesiakan,” katanya
Intinya kata Ham Pagawak, Doren Wakerkwa adalah kader terbaik Papua dari Lapago, dan Sekda merupakan jabatan tertinggi dalam birokrasi, dan Harga diri orang Lapogo di pertaruhkan.
“Jadi bukan berarti orang Gunung berambisi jadi Sekda, tapi kami sudah siap, mau belajar dan itu harus di hargai dalam bingkai NKRI,” katanya.
Terkait apakah ada upaya hukum yang akan dilakukan asosiasi Bupati Pegunungan Tengah terhadap Keppres tersebut, menurut Ham Pagawak
semuanya dikembalikan kepada Gubernur serta dua calon sekda yang merasa dikorbankan.
“jika pak Doren atau pak Wasuok merasa di korban atas keppres tersebut dan mengambil langkah selanjutnya, maka kami akan dukung itu. Demikian halnya jika Pak Gubernur melakukan upaya lain, kami akan mendukung sepenuhnya,” kata Ham. (TA)
