JAYAPURA (KT) – Golkar Papua akan memperjuangkan jabatan Wakil Gubenur Papua sisa periode 2018-2023 kembali pada figur usungan Partai berlambang pohon beringin tersebut.
Plt Ketua DPD Golkar Papua, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan kehadiran Lukas Enembe – Klemen Tinal (Lukmen) sejak tahun 2013 lalu, tentunya dilandasi komitmen politik. Dimana
Golkar dan Demokrat menjadi parpol pengusung dan didukung partai-partai lainnya dalam koalisi Papua Bangkit.
“Komitmen kami adalah menghantar pasangan ini hingga akhir masa jabatan 2023, meski dalam perjalannya Klemen Tinal harus berhalangan tetap, namun
komitmen yang telah terbangun sejak periode pertama dan periode kedua ini, secara etis harus dikembalikan kepada Partai Golkar,” jelas Ahmad Doli kepada wartawan, Sabtu (7/8/2021).
Dikatakan, dalam hal terjadi kekosongan jabatan salah satu kepala daerah lantaran berhalangan tetap bukanlah hal baru, dan sudah banyak terjadi di daerah-daerah lainnya. Golkapun menghargai keputusan Gubernur Lukas Enembe yang memberikan peluang dan kesempatan kepada parpol dalam koalisi mengusulkan nama bakal calon.
“Itu tidak apa-apa itu adalah proses politik. Yang pasti Golkar tetap berpendirian bahwa komitmen politik antara Golkar dengan Demokrat yang telah diterbangun sejak awal juga harus dihargai. Dan Golkar akan perjuangkan itu,” kata Ahmad Doli.
Iapun menjelaskan dua nama yang telah ditetapkan Golkar dalam usulannya sebagai Calon Wakil Gubernur Papua telah melalui proses pertimbangan dan keputusan dengan kepentingan yang lebih besar.
“Jadi saya yakin apa yang diputuskan DPP adalah untuk kepentingan negara, bangsa dan masyarakat Indonesia. Itu yang dikedepankan. Kami sebagai pengurus tingkat daerah harus mengamankan kebijakan atau apapun yang menjadi keputusan DPP,” katanya.
Ditanyakan apakah Golkar siap menerima konsekwensi jika dua nama itu tidak dipilih Gubernur Lukas Enembe? Kata Ahmad Doli, setiap keputusan haruslah ditindak-lanjuti dengan langkah-langkah politik.
“Ada nanti mekanisme yang berlaku, kami akan perjuangkan itu. Dan menurut saya proses ini masih panjang karena ada prinsip-prinsip yang harus dilalui baik aturan UU, PP, Permen dan tentunya prinsip etis dan moral yang harus dipenuhi dan disepakati bersama,” jelasnya.
Demikian saat disinggung dua nama usulan Golkar yang dinilai berbeda pandangan politik dan tidak cocok Gubernur Lukas Enembe, Ahmad Doli mengatakan yang menjamin hal tersebut adalah institusi bukan tanggapan individual.
“Yang menilai perbedaan itu siapa?
Jika kita masih percaya koalisi antar Parpol ini selenggarakan, kan yang menjamin bisa kerjasama atau tidaknya itu kan partainya, ini bukan urusan individu per individu,” kata Ahmad Doli.
“Orang bisa saja berbeda antara si A dan si B, tapi ini urusan dari awal adalah konsensus bersama yang dibangun antar beberapa Parpol. Jika kita percaya koalisi ini bisa mengantarkan pasangan gubernur dan wakil berjalan hingga 2023, ya percaya sama institusinya, karena institusi inilah yang menjamin seseorang itu diusulkan,” jelasnya.
Lagian, kata Ahmad Doli, penilaian kecocokan itu harus dibuktikan. Sebab soal kecocokan bukan urusan Gubernur Enembe atau urusan orang per orang, tapi urusan Parpol.
“Memang pernah kah dipasangkan Pak Lukas dengan Pak John Tabo? Atau Pak Lukas dengan Pak Paulus Waterpauw? Kan belum pernah, nah terus ukuran tidak cocoknya itu dari mana?,” tanya Ahmad Doli
Jika bicara atas nama personal ya tidak usah undang Parpol nanti ya nama itu tentukan Gubernur saja. Sebaliknya, ketika semua Parpol diajak bicara, maka harus dihargai keputusan Parpol masing-masing. Sebab Parpol itu yang akan menggaransi figur yang diusulkan itu akan baik untuk mendampingi Gubernur Enembe dan kepentingan Papua tentunya.
“Jadi jangan ragukan itu, saya juga sudah sampaikan ke Pak Lukas saya garansi bapak selesai sampai 2023. Golkar tidak punya kepentingan apa-apa, selain menghantar bapak hingga akhir masa jabatan,” kata Doli.
Sehingga, kata Ahmad Doli siapapun yang diputuskan DPP, maka itu kepentingannya untuk membantu Gubernur Enembe dan membangun pembangunan Papua hingga akhir masa periode jabatan 2023.
Menyangkut potensi jabatan Wakil Gubernur ini akan kosong hingga akhir periode jabatan Lukmen, Ahmad Doli mengatakan perintah undang-undang sangat jelas jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah karena berhalangan tetap, maka jabatan itu harus diisi.
“Kita harus taat peraturan dan UU, jika perintah UU harus diisi, dan sudah pasti ada proses politik dalam tahapannya itu, sehingga saya kembali katakan bahwa proses ini masih panjang, masih ada negosiasi,” jelasnya
Inti dari semuanya, kata Ahmad Doli, Golkar menyampaikan sebab sedari awal komitmennya Wakil Gubernur kader Golkar, maka untuk mengisi Wagub pengganti Almarhum Klemen Tinal ya harus kader Golkar lagi.
Soal koalisi meminta Golkar hanya menentukan satu dari dua nama yang diusulkan, Ahmad Doli menegaskan hal tersebut tidak ada dalam aturan.
“Kita kan sudah membuat mekanisme sendiri dalam Koalisi, jadi silahkan Parpol mengusung beberapa nama. Saya sampaikan Golkar juga punya mekanisme dari 6 menjadi dua, dan itulah nama yang dikeluarkan DPP,” kata Ahmad Doli singkat. (TA)
