JAYAPURA (KT) – Gubernur Papua, Lukas Enembe membuka kegiatan Chef de Mission (Cdm) III dan Delegation Registration Meeting (DRM) PON XX tahun 2021, di salah satu hotel yang berlokasi di seputaran Kotaraja Jayapura, Kamis (26/08/2021).
Pembukaan CdM Meeting III ini ditandai dengan pemukulan tifa oleh Gubernur Enembe. Terlihat orang nomor satu di Papua ini memberikan semangat bahwa Papua sangat siap menggelar PON XX pada Oktober mendatang.
“Kami nyatakan Papua sangat siap melaksanakan PON 2021. Ini akan membawa nuansa baru untuk kami di Papua,” kata Gubernur Enembe.
Menurut Gubernur, Papua telah mengeluarkan banyak anggaran dari APBD Provinsi untuk perhelatan PON XX, baik membangun venue dan infrastruktur pendukung lainnya serta mempersiapkan atlet.
Dilain sisi, Gubernur Enembe meminta kejelasan dana bantuan APBN untuk PON XX di Papua. Sebab sampai saat ini, menjelang detik-detik pelaksanaan dana tersebut belum kunjung diberikan pemerintah pusat.
“Waktu kami meeting (rapat) dengan presiden, beliau sudah perintahkan (anggaran dari APBN), tapi uang itu belum ada, apa masalahnya di Menpora atau Menteri Keuangan, kami tidak tahu,” aku Gubernur.
Namun demikian, kata Gubenur, pelaksanaan PON tetap akan dilakukan di Papua. “Kita tetap jalan,” katanya.
Demikian juga, lanjut Gubernur mengaku atlet Papua sudah sangat siap. Gubernurpun mengaku telah memberikan ultimatum kepada para Atlet agar menorehkan kemenangan bagi Papua.
” Kami menunjuk Kapolda Papua sebagai Ketua Kontingen, atlet juara pasti kami akan kasih bonus yang besar. Kita harus tampil lebih bagus dari PON Jawa barat,” katanya
Sementara Ketua PB PON Papua, Yunus Wonda terkait dengan dana bantuan dari APBN, hingga saat ini belum turun dari Pusat, dimana dana bantuan tersebut untuk pembiayaan Konsumsi, Pembiayaan non hotel termasuk peralatan lainnya.
“Kami tentu terus berusaha agar dana tersebut segera di turunkan dari pemerintah pusat, sebab sejauh ini anggaran yang kami gunakan merupakan hibah dari APBD Papua,
ini persoalan komitmen, dimana pemerintah pusat menyatakan bahwa sebagian menjadi tanggungjawab APBN,” kata Yunus.
Yunus Wonda mengakui berbagai upaya telah dilakukan agar anggaran konsumsi Rp 1,4 triliun itu dapat segera dicairkan. Hanya saja, Yunus Wonda mengatakan jika pihaknya tidak bisa mendesak pencairan dana itu, karena ada mekanismenya dari pemerintah pusat.
“Masalah anggaran ini kan ada di Kementerian Keuangan. Bicara mekanisme, dari Menpora kita melalui BPKP. Hasil yang dilakukan BPKP, itulah yang dikirim ke Menteri Keuangan. Yang menjadi kesulitan hari ini, Menteri Keuangan apakah anggaran langsung ke PB PON, pemerintah atau harusnya kembali Menpora, karena tidak bisa langsung ke PB PON Papua lantaran regulasinya tidak ada, sehingga mestinya ke Menpora yang bertanggungjawab pelaksanaan PON Papua ini,” katanya.
Yang jelas, tegas Yunus Wonda, sesuai arahan Gubernur Papua, Lukas Enembe bahwa pelaksanaan PON XX di Bumi Cenderawasih harus berjalan.
“Sesuai arahan bapak gubernur, apapun PON Papua harus jalan. Pasti itu akan jadi polemic yang luar biasa, tapi kami tetap akan jalan, karena kami tidak mau terus ditunda. Karena jika PON Papua ditunda, tentu bisa membebani APBD Provinsi Papua. Ini yang kami tidak mau,” tandasnya.
Untuk itu, Yunus Wonda meminta agar hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah.
“Malam ini, Bapak Gubernur, Ketua KONI Pusat akan bertemu dengan Pak Menpora di Swiss-Belhotel Papua. Jadi, PON Papua tetap on schedule,” katanya. (TA)
