Gunakan Hak Inisiatif, DPRP Siapkan Dua Perda Proteksi OAP

  • Whatsapp
Aktifits Jual Beli Masyarakat di Pasar Wouma Kabupaten Jayawijaya

Wamena (KT) – Dengan menggunakan hak Inisiatif Anggota Dewan, Dewan Perwakilan Rayat Provinsi (DPRP) Papua sedang menyusun dua Peraturan Daerah (Perda) untuk memproteksi Orang Asli Papua (OAP) di Tanah Papua.

“Saya akan menggunakan Hak Inisiatif Dewan dan sedang menyusun dua Perda yang saya siapkan,” ungkap Ketua DPRP Papua, Jhony Banua Rouw, Sabtu (7/5/2022) di Wamena.

Read More

Perda yang sedang di susun untuk memproteksi OAP di tanah Papua ialah, Perda tentang Pendidikan, dimana kita akan kaji dan meminta kepada Pemerintah Pusat agar ada kuota khusus bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk bisa diterima pada setiap sekolah-sekolah kejuruan, sekolah-sekolah kedinasan, baik STPDN, Telkom dan masih banyak yang lainnya, sehingga setalah menyelesaikan seolah atau tamat, OAP sudah bisa memiliki kemampuan khusus dan sudah memilikki tempat kerja yang pasti.

Selain itu, DPRP juga telah menyurati Kepala Kepolisian Negara atau Kapolri, agar dapat menambah dan memberikan Kuota sebanyak 2500 Siswa Polisi Noken Papua, dimana 2500 Siswa Kepolisian itu akan dibiayai oleh Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Tahun kemarin itu ada 2000 dan tahun ini ada 2500 dan semua itu anak-anak Papua kita,” ungkap Ketua DPRP Papua.
Selain itu, perusahaan-perusahaan ada dan bekerja di Wilayah Papua, diharuskan memberikan sumbangan untuk membantu meningkatkan pendidikan dan Yayasan Pendidikan yang ada di Papua.

Karena awal majunya pendidikan di Papua atas dasar dan kerjakeras dari yayasan-yayasan keagamaan yang fokus dalam memajukan bidang pendidikan di Papua.

“Kita tahun bahwa pendidikan di Papua dibuka oleh Yayasan keagamaan di Papua, ini kita buat perda sehingga pihak gereja dilibatkan, selama ini pihak gereja sudah terlibat, tetapi tidak pernah dilibatkan, artinya pihak gereja bekerja sendiri tidak pernah dipanggil oleh pemerintah untuk mensejahterakan umat atau masyarakat,” kata Ketua DPRP Papua.

Sedangkan untuk Perda yang kedua ialah terkait dengan Ekonomi, dimana DPRP dengan hak Inisitaif akan membuat satu Perda yang akan memproteksi pengusaha Papua.

“Bukan hanya kontraktor yang akan di proteksi, melainkan bidang-bidang usaha lainnya yang dilakukan orang Asli Papua yang akan di proteksi,” kata Ketua DPRP Papua.

Dalam perda kedua itu, kata Ketua DPRP Papua, DPRP akan membatasi masuknya semua produk dan jenis barang yang bisa diproduksidi Papua, sehingga produk yang bisa diproduksi di Papua tidak lagi masuk dari Luar Papua.

“Contohnya telor ayam masih masuk dari Pulau Jawa, Makasar, Daging Ayam, Sayur, kita akan hentikan itu dan kita orang Papua akan ambil kesempatan itu ke orang Papua,” kata Ketua DPRP Papua.

Dirinya berharap, dengan Perda yang nantinya di keluarkan oleh DPRP, dapat ditindaklanuti melalui peraturan di tingkat Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Kabupaten Kota yang ada di Papua, sehingga dapat memberikan dampak dan manfaat untuk melakukan protkesi kepada Orang Asli Papua (OAP).

Selain itu, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan perhatian serius dalam hal memberikan modal, penguatan dan pendampingan yang baik sehingga peningkatan usaha dan kesejahteraan masyarakat Papua dapat terwujud.(NP)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *