JAYAPURA, (KT)– Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah mengadakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kepegawaian sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Acara berlangsung pada Selasa (3/12/2024) di salah satu hotel di Kota Jayapura, dihadiri oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang kepegawaian.
Rakornis ini dibuka oleh Kepala BKPSDM Papua Tengah, Roland James, S.STP., M.M., yang mewakili Penjabat Gubernur Papua Tengah, dan didampingi Kepala Kantor Regional (Kanreg) IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Hardianawati, S.E., M.Si.
Fokus Pada Penguatan Manajemen Kepegawaian
Dalam sambutannya, Roland James menekankan pentingnya Rakornis ini sebagai langkah strategis untuk membangun keselarasan dalam pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Rakornis ini bertujuan menyamakan pemahaman dan meningkatkan kompetensi pengelola kepegawaian, agar mampu menerapkan manajemen ASN yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Roland.
Sementara itu, Hardianawati menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama Rakornis adalah memperkenalkan otomatisasi dalam pelayanan kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi.
“Kemajuan teknologi harus kita manfaatkan untuk mengotomatisasi proses layanan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan data ASN tetap mutakhir. Ini kunci dalam memberikan pelayanan berorientasi hasil,” jelas Hardianawati.
Pentingnya Peremajaan Data ASN
Hardianawati juga menyoroti perlunya peremajaan data ASN secara berkala, yang hingga kini masih menjadi tantangan di banyak OPD.
“Peremajaan data ASN adalah fondasi manajemen kepegawaian yang baik. Kami mengajak semua pengelola kepegawaian di OPD dan kabupaten untuk lebih aktif memperbarui data pegawai, karena kami siap membantu jika ada kendala,” tegasnya.
Hal serupa disampaikan oleh Branch Manager PT TASPEN (Persero) Cabang Jayapura, Theofilus Amfotis, yang menjelaskan pentingnya validasi data ASN untuk memperlancar layanan TASPEN, seperti pensiun, tabungan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja.
“Kami sering menemukan kasus invalid data, seperti NIK yang tidak sesuai atau status pegawai yang tidak diperbarui. Peremajaan data akan mempercepat proses layanan, sehingga hak-hak ASN dapat terpenuhi tanpa kendala,” ungkap Theofilus.
Sinergi Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian
Rakornis ini juga menghadirkan pemateri dari Kanreg IX BKN Jayapura dan PT TASPEN (Persero), yang memberikan wawasan serta panduan praktis bagi para peserta.
Melalui kegiatan ini, BKPSDM Papua Tengah berharap manajemen kepegawaian di setiap OPD dapat semakin efisien dan responsif terhadap kebutuhan ASN, mendukung visi pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.
