Jakarta, (KT)– Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor) mengecam keras wacana pemberian akses blanket overflight (izin lintas udara menyeluruh) bagi pesawat militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia. Munculnya proposal ini, yang saat ini dikonfirmasi masih dalam tahap pembahasan oleh Pemerintah Indonesia, merupakan alarm bahaya bagi kedaulatan negara dan prinsip politik luar negeri bebas aktif kita.
Pemberian izin ini bukan sekadar urusan teknis penerbangan, melainkan bentuk penyerahan kontrol wilayah udara nasional kepada kekuatan militer asing secara luas dan minim pengawasan. Imparsial menilai langkah ini akan mereduksi otoritas negara atas yurisdiksinya sendiri dan menempatkan Indonesia dalam posisi yang rentan secara geopolitik.
Poin-Poin Pernyataan Sikap Imparsial:
1. Ancaman Nyata Terhadap Kedaulatan Ruang Udara
Kedaulatan Indonesia adalah harga mati yang mencakup kontrol penuh atas darat, laut, dan udara. Skema blanket overflight memberikan keleluasaan bagi militer asing untuk melakukan penetrasi udara secara berulang tanpa prosedur izin per-insiden yang ketat. Hal ini melemahkan fungsi pengawasan TNI AU dan membuat negara kehilangan kendali riil atas aktivitas militer asing di langit nusantara.
2. Risiko Terlibat dalam Kejahatan Perang dan Pelanggaran HAM
Rekam jejak militer Amerika Serikat di bawah administrasi Donald Trump menunjukkan keberpihakan tanpa syarat terhadap kebijakan agresif Israel di bawah Benjamin Netanyahu, yang saat ini menjadi sorotan dunia atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Memfasilitasi logistik atau pergerakan militer AS sama saja dengan menjadikan Indonesia sebagai enabler (pendukung) bagi operasi yang berisiko melanggar prinsip-prinsip HAM internasional.
3. Menyeret Indonesia ke Pusaran Konflik Global
Dengan memberikan akses lintas udara, Indonesia secara de facto terseret menjadi bagian dari konfigurasi konflik yang dikendalikan kekuatan eksternal. Indonesia tidak lagi menjadi aktor netral, melainkan menjadi pangkalan lintasan strategis bagi kepentingan militer AS di kawasan. Hal ini meningkatkan risiko Indonesia menjadi target serangan balasan atau target politik dalam eskalasi ketegangan global yang bukan merupakan kepentingan nasional kita.
4. Pengkhianatan terhadap Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Kebijakan ini merupakan penyimpangan serius dari mandat konstitusi untuk menjaga ketertiban dunia secara independen. Memberikan hak istimewa militer kepada satu kekuatan besar akan menghancurkan kredibilitas diplomasi Indonesia sebagai penengah perdamaian dan justru menunjukkan ketergantungan yang mengkhawatirkan.
5. Dampak Kumulatif BoP dan ART terhadap Independensi Negara
Wacana ini memperparah posisi Indonesia yang sebelumnya telah terikat dalam Board of Peace (BoP) serta the Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat. Integrasi keamanan dan ekonomi yang tidak setara ini menciptakan ketergantungan sistemik yang memperlemah posisi tawar Indonesia di panggung dunia.
Tuntutan Imparsial:
Berdasarkan analisis di atas, Imparsial mendesak:
1. Pemerintah Indonesia untuk secara tegas menolak proposal blanket overflight militer Amerika Serikat tanpa syarat demi menjaga kehormatan kedaulatan udara nasional.
2. Presiden dan DPR RI untuk menjamin transparansi penuh atas segala bentuk kerja sama pertahanan dengan negara mana pun, serta memastikan tidak ada pasal-pasal “gelap” yang menggadaikan kedaulatan negara.
3. Pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan keluar dari Board of Peace (BoP) serta membatalkan The Agreement on Reciprocal Trade (ART) karena terbukti mengancam independensi kebijakan nasional.
4. Otoritas Pertahanan untuk tetap konsisten pada prinsip pertahanan defensif aktif yang tidak memberikan ruang bagi pangkalan atau jalur operasional tetap bagi militer asing.
Negara tidak boleh mengompromikan kedaulatan demi kepentingan pragmatis jangka pendek. Kedaulatan adalah fondasi harga diri bangsa yang harus dijaga dari segala bentuk intervensi militer global.
