Nabire (KT) – Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, mengapresiasi langkah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua (KPw BI Papua) dan Bulog Nabire yang terlibat aktif dalam upaya menurunkan angka inflasi di Provinsi Papua Tengah.
“Dengan sinergi yang kuat antara KPw BI Papua, Bulog, dan Pemda Papua Tengah, kami berhasil menekan angka inflasi yang sebelumnya mengkhawatirkan,” ungkap Pj Gubernur Ribka Haluk pada Senin (15/7/2024).
Ribka Haluk menjelaskan bahwa audensi baru-baru ini antara KPw BI Papua, Bulog, dan Sekda Nabire telah menghasilkan langkah konkret dalam menghadapi inflasi yang mencapai 4,39% (yoy, per Juni 2024) di Papua Tengah, dengan Kota IHK Nabire mencatatkan inflasi hingga 6,21% (yoy), melebihi rata-rata nasional sebesar 2,51% (yoy, per Juni 2024).
“Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk penambahan kuota tol laut untuk memperlancar distribusi bahan pokok seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan tomat dari daerah lain,” jelasnya.
Ribka Haluk juga mengungkapkan tantangan dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok di Papua Tengah, khususnya di Nabire dan Mimika, yang meningkat pesat setelah pemekaran wilayah. Hal ini mengakibatkan permintaan barang meningkat sementara stok terbatas.
“Kami telah menginstruksikan Bulog Nabire untuk memastikan ketersediaan stok beras, terutama menghadapi tahun politik yang biasanya disertai dengan kegiatan seremonial yang membutuhkan pasokan besar,” tambahnya.
Selain itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Papua Tengah yang dipimpin oleh Ribka Haluk terus memantau harga dan stok barang di pasar, bekerja sama dengan pihak penyuplai dan pedagang untuk mencapai target penurunan inflasi.
“Kami berkomitmen keras untuk menurunkan angka inflasi di Papua Tengah. Kami bersyukur atas partisipasi aktif semua pihak dalam upaya ini,” ujar Ribka Haluk.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman, mengungkapkan bahwa sinergi untuk mengendalikan inflasi di Papua Tengah telah dilakukan sebelumnya melalui berbagai kegiatan koordinasi, termasuk penggunaan QRIS dalam program Bulog SIAGA di Pantai MAF pada Juli 2024.
“Kegiatan ini berhasil menstabilkan harga dengan 149 transaksi menggunakan QRIS dan penyaluran berbagai komoditas ke masyarakat,” jelas Faturachman dalam pernyataan dari KPw BI Papua.
Faturachman juga menyebutkan bahwa peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi pasca pemekaran Distrik Otonom Baru (DOB) di Papua Tengah telah mempengaruhi kebutuhan pasokan pangan dan menggerakkan inflasi. Untuk menjawab tantangan ini, KPw BI Papua terus menjajaki kerjasama antar daerah dengan distributor komoditas pangan di Nabire.
“Kami juga sedang mengevaluasi kendala biaya angkutan laut dan kuota dalam upaya meningkatkan efisiensi distribusi,” tambahnya.
