JAYAPURA ,Kawattimur-Dalam laporan Fraksi Golkar yang menjadi sorotan utama yakni dunia pendidikan khususnya bagi trnag Guru SMA/SMK yang belum mendapat hak-hak mereka dari pemerintah Provinsi Papua.
“Sorotan utama kami mengenai nasib 4000 Guru honerer dan 4000 guru PNS yang di kontrak oleh Provinsi yang nanti akan di biayai dari APBD Provinsi sama halnya dengan guru kontrak yang berada di kabupaten sesuai dengan kontrak mereka,”kata Iqnasius Mimin Ketua Fraksi Golkar,Sabtu(19/1/2019)
Ia mengakui melalui pandangan fraksi Golkar berharap ke depannya nanti jangan sampai ada utang di kemudian hari ,sebab ketika guru yang di kontrak oleh setiap Kabupaten dan kota maka semua pembayaran honorer akan di tangung masing-masing APBD Kabupaten.
“Jadi honor akan di berikan sesuai dengan di keluarkannya SK,kalau SK dari Provinsi mak Provinsi yang akan membayar kalau dari kabupaten maka melalui dana APBD Kabupaten honor mereka akan di bayarkan di sana,”ucapnya
Mimin mengatakan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa jangan di pandang sebelah mata apalagi di abaikan oleh pemerintah bahkan seharusnya mereka harus di perhatikan dan di biayai.
Untuk itu dana pembayaran guru tenaga honorer sudah di siapkan semua oleh pemerintah Ptovinsi.
Apalagi dalam beberapa bulan ke depan akan melakukan ujian di tingkat SMA maka ini harus menjadi perhatian khusus untuk menyelesaikan hak hak guru honorer
“Jangan sampai honor mereka tidak di bayar maka nanti pas pelaksanaan ujian akan terhambat,”katanya
Maka Fraksi Golkar terus memperjuangkan nasib guru di Papua.
“Kami akan terus memperjuangkan dan akan mengkawal hal ini,meskipun dana pendidikan untuk tahun ini tidak begitu besar,”tukasnya (ir)
