Wamena Kawat Timur, – Perlindungan gender di papua masih menghadapi banyak persoalan, sehingga perlu peran aktif semua komponen dalam menuntaskan masalah-masalah yang dihadapi kaum perempuan.
Hal itu diungkapkan Staf Ahli Bupati Kabupaten Jayawijaya, Paulus Sarira ketika membacakan sambutan Bupati Kabupaten Jayawijaya pada saat kegiatan ForumGroup Discussion (FGD) Profil Perempuan dan Anak di Provinsi Papua yang dilaksankan di Aula Bapeda kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya belum lama ini.
Menurutnya pada lingkup Papua, pembangunan manusia serta pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan terhadap hak-hak anak, juga menghadapi persoalan. Data indeks pembangunan manusia (ipm) provinsi di indonesia tahun 2016 provinsi papua menduduki posisi terendah atau hanya sebesar 58,05 di bawah provinsi papua barat sebesar 62,21.
Sedangkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga memperlihatkan bahwa tingkat harapan hidup dan kualitas sumber daya manusia perempuan di provinsi Papua menduduki posisi terendah atau hanya sebesar 79,09 di bawah provinsi papua barat sebesar 82,34.
Kemudian data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) provinsi papua menduduki posisi 24 dengan capaian 64,73 atau di atas beberapa provinsi seperti Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Bali, Kalimantan Utara, Jambi, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kep. Bangka Belitung dan Papua Barat.
Menurutnya, dari data-data di atas menunjukkan bahwa permasalahan pembangunan perspektif gender, kesetaraan dan keadilan gender memang masih mengalami kendala di papua, sehingga sangat di butuhkan perhatian dan penanganan serius oleh semua lapisan dan komponen aktif agar sejalan dengan amanat UU Otonomi Khusus No.21 tahun 2001, khususnya pasal 47 bahwa, untuk menegakkan hak asasi manusia kaum perempuan, pemerintah provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.
Untuk itu, melalui FGD ini diharapkan akan menjadi rujukan berupa kebijakan, program kegiatan afirmatif, faktor penghambat dan menemukan solusi tepat dalam rangka menekan angka ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, serta kekerasan terhadap anak di provinsi papua.(NP)
